Jayapura (Antara Bali) - Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pemerintah
segera memberi kepastian atas bisnis PT Freeport Indonesia (Freeport)
di Papua demi kepentingan nasional.
"Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat malam.
Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri "open house" perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.
Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, serta terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.
Ia mengatakan kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, maka pemda mengharapkan mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.
"Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.
Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. "Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," katanya.
Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.
Dikatakannya bahwa ia akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.
Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.
"Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini," katanya.
Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.
"Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan," kata Maroef.
Sebelum menghadiri "open house" perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri "open house" yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat malam.
Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri "open house" perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.
Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, serta terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.
Ia mengatakan kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, maka pemda mengharapkan mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.
"Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.
Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. "Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," katanya.
Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.
Dikatakannya bahwa ia akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.
Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.
"Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini," katanya.
Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.
"Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan," kata Maroef.
Sebelum menghadiri "open house" perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri "open house" yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015