Pemkab Jembrana berikan hibah dana pengamanan Pilkada 2024

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali memberikan dana hibah untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan nilai Rp6 miliar lebih.

Tahapan pemberian dana hibah itu dimulai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin.

"Dana hibah untuk operasional pengamanan ini mencakup seluruh tahapan pilkada. Kami berharap pilkada di Jembrana bisa berjalan aman dan lancar," kata Tamba.

Untuk bantuan operasional pengamanan Pilkada, Polres Jembrana mendapatkan Rp5 miliar lebih sedangkan Kodim 1617 Jembrana Rp1 miliar lebih.

Selain kepada TNI dan Polri, Bupati Jembrana Nengah Tamba meminta masyarakat untuk turut menjaga situasi Jembrana agar tetap kondusif, agar kegiatan politik pilkada tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Dia mengatakan, untuk pengamanan yang dilakukan TNI dan Polri, pihaknya mendukung penuh termasuk terobosan atau program inovasi dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada.

"Kami mendukung sepenuhnya program dan terobosan TNI dan Polri yang berorientasi pada terwujudnya pranata kehidupan sosial masyarakat yang kondusif selama tahapan pilkada,“ katanya.

Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jembrana tahun 2024 ini, menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu termasuk bantuan dana kepada institusi terkait.

Sebelumnya untuk persiapan Pilkada Jembrana 2024, KPU setempat melaksanakan sosialisasi pembentukan dan rekrutmen badan ad hoc kepada camat serta kepala desa dan lurah di kabupaten tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, untuk mengisi personel di badan ad hoc dilakukan perekrutan ulang dengan persyaratan yang sama seperti pemilihan anggota legislatif dan presiden.

"Persyaratan dan tahapan rekrutmen sama dengan saat pileg dan pilpres. Pelamar akan melewati sejumlah ujian mulai dari tertulis hingga wawancara," katanya.

Dalam proses rekrutmen personel badan ad hoc KPU ini, Koordinator Divisi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana Pande Ady Muliawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan agar badan ad hoc itu diisi dengan orang-orang yang independen.

"Independensi orang-orang di badan ad hoc penting untuk menjamin terlaksananya pilkada yang jujur dan adil," katanya.