Pemerintah Provinsi Bali pada tahun ini kembali mengalokasikan anggaran bantuan hibah untuk setiap desa adat sebesar Rp300 juta yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program di desa adat.
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra di Denpasar, Kamis, mengatakan bantuan desa adat pada tahun ini akan diterima oleh 1.493 desa adat.
"Memang sudah ditetapkan ada tujuh desa adat baru sehingga total jumlah desa adat di Bali saat ini menjadi 1.500. Namun, tujuh desa adat belum memenuhi ketentuan untuk menerima hibah," ujarnya.
Pihaknya saat ini masih memproses kode desa adat untuk tujuh desa adat yang baru itu. Selain itu, desa adat tersebut juga belum masuk dalam Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
"Tujuh desa adat itu merupakan desa adat baru yang terdahulu tercecer. Tetapi, kami sudah tetapkan," ucap Agung Kartika menambahkan.
Oleh karena itu, hibah uang untuk desa adat dari Pemerintah Provinsi Bali pada 2024 ini tetap masih diterima oleh 1.493 desa adat dengan nilai total anggarannya mencapai Rp447,9 miliar.
Baca juga: Pemprov Bali cairkan bantuan desa adat yang tertunda di 2023
"Pencairan juga tetap tiga tahap. Pemanfaatannya sudah diarahkan untuk melaksanakan program-program di desa adat," ucap Agung Kartika.
Selain itu, lanjut Agung Kartika, hibah uang untuk desa adat juga digunakan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Bali seperti pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, penanggulangan sampah berbasis sumber, program Sipandu Beradat, serta tata titi kehidupan berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.
"Semuanya itu sudah diarahkan dalam pedoman teknis pada saat desa adat menyusun anggaran tahunan desa adat. Berdasarkan pedoman teknis itulah desa adat menyusun anggaran dan pemanfaatannya," katanya.
Jika desa adat menemui kendala dalam pemanfaatan, pihaknya sudah siap setiap saat untuk melakukan pendampingan dan juga sudah ada grup WhatsApp untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan terkait penggunaan hibah uang tersebut.
Agung Kartika menambahkan, mengenai pencairan hibah untuk desa adat tahap ketiga pada tahun anggaran 2023 yang sempat tertunda, sudah dibayarkan mulai awal Februari 2024.
"Kalau situasi perekonomian kita, kemudian kondisi fiskal tidak terganggu, saya kira yang tahun ini akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar dan desa adat antisipasi ancaman tahun baru
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra di Denpasar, Kamis, mengatakan bantuan desa adat pada tahun ini akan diterima oleh 1.493 desa adat.
"Memang sudah ditetapkan ada tujuh desa adat baru sehingga total jumlah desa adat di Bali saat ini menjadi 1.500. Namun, tujuh desa adat belum memenuhi ketentuan untuk menerima hibah," ujarnya.
Pihaknya saat ini masih memproses kode desa adat untuk tujuh desa adat yang baru itu. Selain itu, desa adat tersebut juga belum masuk dalam Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
"Tujuh desa adat itu merupakan desa adat baru yang terdahulu tercecer. Tetapi, kami sudah tetapkan," ucap Agung Kartika menambahkan.
Oleh karena itu, hibah uang untuk desa adat dari Pemerintah Provinsi Bali pada 2024 ini tetap masih diterima oleh 1.493 desa adat dengan nilai total anggarannya mencapai Rp447,9 miliar.
Baca juga: Pemprov Bali cairkan bantuan desa adat yang tertunda di 2023
"Pencairan juga tetap tiga tahap. Pemanfaatannya sudah diarahkan untuk melaksanakan program-program di desa adat," ucap Agung Kartika.
Selain itu, lanjut Agung Kartika, hibah uang untuk desa adat juga digunakan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Bali seperti pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, penanggulangan sampah berbasis sumber, program Sipandu Beradat, serta tata titi kehidupan berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.
"Semuanya itu sudah diarahkan dalam pedoman teknis pada saat desa adat menyusun anggaran tahunan desa adat. Berdasarkan pedoman teknis itulah desa adat menyusun anggaran dan pemanfaatannya," katanya.
Jika desa adat menemui kendala dalam pemanfaatan, pihaknya sudah siap setiap saat untuk melakukan pendampingan dan juga sudah ada grup WhatsApp untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan terkait penggunaan hibah uang tersebut.
Agung Kartika menambahkan, mengenai pencairan hibah untuk desa adat tahap ketiga pada tahun anggaran 2023 yang sempat tertunda, sudah dibayarkan mulai awal Februari 2024.
"Kalau situasi perekonomian kita, kemudian kondisi fiskal tidak terganggu, saya kira yang tahun ini akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar dan desa adat antisipasi ancaman tahun baru
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024