Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat membangun infrastruktur pemukiman Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah desa setempat sebagai upaya pemerataan pembangunan.
"Hari ini kami serahkan pengelolaan infrastruktur dasar pemukiman kepada 10 desa dengan rincian program pengelolaan air minum, pengelolaan sanitasi air limbah dan persampahan," kata Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana di Ruang Rapat Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Kamis.
Ia mengatakan, program tersebut diberikan kepada KSM pelaksana swakelola, kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) TPS-3R, pengelola air minum desa (PAM desa) dan perwakilan penerima manfaat.
Hal itu dilakukan pada lokasi program DAK air minum dan DAK sanitasi yakni Desa Pedawa, Desa Kaliasem, Desa Pemuteran, Desa Banjar Tegeha,Desa Tegallinggah,Desa Tejakula, Desa Tembok, Desa Panji, Desa Tamblang dan Desa Pacung.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Buleleng secara konsisten berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman. Pembangunan sistem penyediaan air minum skala desa.
Baca juga: Pj Bupati Buleleng ajak anggota DWP dukung pembangunan daerah
Adapun dukungan telah diberikan pada skala kawasan dan skala regional telah dilakukan dalam upaya universal akses air minum untuk masyarakat Buleleng yakni penyediaan air minum yang memenuhi 4K yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Selanjutnya, Pemkab telah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan menjadi acuan dalam penyediaan prasarana air limbah di masyarakat.
Lihadnyana menambahkan, pihaknya bersinergi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dalam mengakses bantuan program pembangunan TPS3R terkait program persampahan.
"Setiap desa adat atau dinas diharapkan ke depan memiliki TPS 3R untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bengkala. Kondisi saat ini TPA Bengkala sudah kelebihan kapasitas dan tidak memenuhi persyaratan teknis," ujarnya.
Baca juga: Buleleng terima penghargaan Digitalisasi Daerah Terbaik dari Menkominfo
Pihaknya juga mengucapkan selamat kepada kepala desa/perbekel yang sudah mendapatkan program prasarana air minum, prasarana sanitasi air limbah dan prasarana sanitasi persampahan.
"Saya titip infrastruktur tersebut untuk dimanfaatkan, dipelihara dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Ekaputra mengatakan, Dinas PUTR Kabupaten Buleleng terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman dari berbagai sumber pendanaan.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2022, Dinas PUTR mengelola anggaran pembangunan infrastruktur dasar permukiman sebesar Rp10,3 miliar yang tersebar di 10 desa di wilayah tersebut.
"Dengan rincian alokasi dana DAK air minum sebesar Rp5,53 dan DAK sanitasi air limbah dan persampahan sebesar Rp4,8 miliar," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Hari ini kami serahkan pengelolaan infrastruktur dasar pemukiman kepada 10 desa dengan rincian program pengelolaan air minum, pengelolaan sanitasi air limbah dan persampahan," kata Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana di Ruang Rapat Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Kamis.
Ia mengatakan, program tersebut diberikan kepada KSM pelaksana swakelola, kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) TPS-3R, pengelola air minum desa (PAM desa) dan perwakilan penerima manfaat.
Hal itu dilakukan pada lokasi program DAK air minum dan DAK sanitasi yakni Desa Pedawa, Desa Kaliasem, Desa Pemuteran, Desa Banjar Tegeha,Desa Tegallinggah,Desa Tejakula, Desa Tembok, Desa Panji, Desa Tamblang dan Desa Pacung.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Buleleng secara konsisten berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman. Pembangunan sistem penyediaan air minum skala desa.
Baca juga: Pj Bupati Buleleng ajak anggota DWP dukung pembangunan daerah
Adapun dukungan telah diberikan pada skala kawasan dan skala regional telah dilakukan dalam upaya universal akses air minum untuk masyarakat Buleleng yakni penyediaan air minum yang memenuhi 4K yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Selanjutnya, Pemkab telah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan menjadi acuan dalam penyediaan prasarana air limbah di masyarakat.
Lihadnyana menambahkan, pihaknya bersinergi dengan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dalam mengakses bantuan program pembangunan TPS3R terkait program persampahan.
"Setiap desa adat atau dinas diharapkan ke depan memiliki TPS 3R untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bengkala. Kondisi saat ini TPA Bengkala sudah kelebihan kapasitas dan tidak memenuhi persyaratan teknis," ujarnya.
Baca juga: Buleleng terima penghargaan Digitalisasi Daerah Terbaik dari Menkominfo
Pihaknya juga mengucapkan selamat kepada kepala desa/perbekel yang sudah mendapatkan program prasarana air minum, prasarana sanitasi air limbah dan prasarana sanitasi persampahan.
"Saya titip infrastruktur tersebut untuk dimanfaatkan, dipelihara dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Ekaputra mengatakan, Dinas PUTR Kabupaten Buleleng terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman dari berbagai sumber pendanaan.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2022, Dinas PUTR mengelola anggaran pembangunan infrastruktur dasar permukiman sebesar Rp10,3 miliar yang tersebar di 10 desa di wilayah tersebut.
"Dengan rincian alokasi dana DAK air minum sebesar Rp5,53 dan DAK sanitasi air limbah dan persampahan sebesar Rp4,8 miliar," ungkapnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022