Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Buleleng, Bali memantau pengerjaan proyek pembangunan sekolah dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikerjakan oleh sejumlah rekanan pelaksana minim menggunakan alat pelindung diri (APD).
"Fakta tersebut terungkap dari proses monitoring penggunaan DAK 2022," kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Dr. Made Sedana, S.Pd, M.Pd di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Kamis.
Menurut dia, monitoring DAK dilakukan dalam kurun waktu Agustus hingga September lalu. Sebanyak 10 orang anggota Dewan Pendidikan diterjunkan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing untuk memantau penggunaan DAK tahun 2022.
"Berkaitan dengan tugas dewan pendidikan yang khusus monitoring DAK 2022, ada beberapa yang kami temukan di lapangan, dari uji petik dengan 10 orang anggota di lapangan,” katanya.
Baca juga: Pemkab Buleleng rencanakan relokasi pedagang bermobil
Pertama, hampir semua pekerja yang menggarap proyek tidak menggunakan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang keselamatan kerja.
Kedua, di setiap lokasi tidak ditemukan adanya kantor direksi. Kalaupun ada, data yang berkaitan dengan gambar, progres pekerjaan sangat sulit diakses. “Ada salah satu sekolah di kawasan Banjar Bali, baik progres antara realisasi dan pekerjaan masih sangat jauh. Ini tentu saja menjadi catatan,” paparnya.
Sedana pun meminta agar hal ini menjadi atensi pada pelaksanaan DAK tahun ke depan. Menurutnya, meskipun terkesan sepele, maka jika terjadi kecelakaan kerja saat pengerjaan bantuan fisik DAK, maka akan menimbulkan masalah.
Selain itu, pihaknya mengaku kesulitan saat memantau antara target pengerjaan dengan realisasi, apakah deviasi positif atau negatif. “Sehingga ke depan setiap proyek yang dibiayai dari dana DAK agar di lokasi atau tempat pekerjaan harus ada kantor direksi yang memuat informasi terkait hal itu, termasuk target capaian yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga masyarakat tahu bagaimana progresnya,” imbuhnya.
Baca juga: Pemkab Buleleng perkenalkan Subak kepada milenial
Sedana juga berharap agar Sekolah yang belum dicover anggaran DAK dan mengalami kendala terkait dengan masalah fisik maupun sarana prasarana agar bisa diakomodasi oleh Pemkab Buleleng melalui Dana Pemerintah Daerah.
“Temuan kami di lapangan bahwa banyak sekolah yang masih membutuhkan bantuan fisik dari pemerintah daerah, terutama yang belum dicover DAK. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Entah dimana 20 persen anggaran pemerintah harus dianggarkan ke sektor pendidikan,” katanya.
Berdasarkan data dari Disidikpora Buleleng, tahun ini Pemerintah Pusat menggelontorkan bantuan DAK kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp45,244 miliar.
Dana tersebut digunakan perbaikan sarana dan prasarana dengan rincian untuk bidang PAUD sebanyak Rp1,703 miliar, SD Rp33,616 miliar dan SMP Rp9,924 miliar. Dana DAK tersebut digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Fakta tersebut terungkap dari proses monitoring penggunaan DAK 2022," kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Dr. Made Sedana, S.Pd, M.Pd di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Kamis.
Menurut dia, monitoring DAK dilakukan dalam kurun waktu Agustus hingga September lalu. Sebanyak 10 orang anggota Dewan Pendidikan diterjunkan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing untuk memantau penggunaan DAK tahun 2022.
"Berkaitan dengan tugas dewan pendidikan yang khusus monitoring DAK 2022, ada beberapa yang kami temukan di lapangan, dari uji petik dengan 10 orang anggota di lapangan,” katanya.
Baca juga: Pemkab Buleleng rencanakan relokasi pedagang bermobil
Pertama, hampir semua pekerja yang menggarap proyek tidak menggunakan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang keselamatan kerja.
Kedua, di setiap lokasi tidak ditemukan adanya kantor direksi. Kalaupun ada, data yang berkaitan dengan gambar, progres pekerjaan sangat sulit diakses. “Ada salah satu sekolah di kawasan Banjar Bali, baik progres antara realisasi dan pekerjaan masih sangat jauh. Ini tentu saja menjadi catatan,” paparnya.
Sedana pun meminta agar hal ini menjadi atensi pada pelaksanaan DAK tahun ke depan. Menurutnya, meskipun terkesan sepele, maka jika terjadi kecelakaan kerja saat pengerjaan bantuan fisik DAK, maka akan menimbulkan masalah.
Selain itu, pihaknya mengaku kesulitan saat memantau antara target pengerjaan dengan realisasi, apakah deviasi positif atau negatif. “Sehingga ke depan setiap proyek yang dibiayai dari dana DAK agar di lokasi atau tempat pekerjaan harus ada kantor direksi yang memuat informasi terkait hal itu, termasuk target capaian yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga masyarakat tahu bagaimana progresnya,” imbuhnya.
Baca juga: Pemkab Buleleng perkenalkan Subak kepada milenial
Sedana juga berharap agar Sekolah yang belum dicover anggaran DAK dan mengalami kendala terkait dengan masalah fisik maupun sarana prasarana agar bisa diakomodasi oleh Pemkab Buleleng melalui Dana Pemerintah Daerah.
“Temuan kami di lapangan bahwa banyak sekolah yang masih membutuhkan bantuan fisik dari pemerintah daerah, terutama yang belum dicover DAK. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Entah dimana 20 persen anggaran pemerintah harus dianggarkan ke sektor pendidikan,” katanya.
Berdasarkan data dari Disidikpora Buleleng, tahun ini Pemerintah Pusat menggelontorkan bantuan DAK kepada Kabupaten Buleleng sebesar Rp45,244 miliar.
Dana tersebut digunakan perbaikan sarana dan prasarana dengan rincian untuk bidang PAUD sebanyak Rp1,703 miliar, SD Rp33,616 miliar dan SMP Rp9,924 miliar. Dana DAK tersebut digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022