Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Universitas Gajahmada (GAMA) Yogyakarta dalam tahun 2009 ini berhasil menyusun rencana pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
"Hal itu sebagai tindak lanjut dari terbentuknya empat organisasi KPH di Bali," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Buana di Denpasar Minggu.
Ia mengatakan, keempat organisasi KPH tersebut sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Bali meliputi KPH Bali Barat, Bali tengah, Bali Timur dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai,
Unit wilayah kerja masing-masing mewilayahi KPH Bali barat seluas 66.763,41 hektar kawasan hutan, Bali Tengah menjangkau 17.919,25 hektar, KPH Bali timur 25.626,96 hektar dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai 1.373,50 hektar.
AAN Buana menjelaskan, Bali juga sudah berhasil menyusun rancang bangun wilayah pengelolaan KPH, serta didukung struktur dan perangkat daerah yang memadai
Pemprov Bali juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No.2 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Bali.
Pemprov Bali atas dasar itu memohon kepada Menteri Kehutanan Zukifli Hasan untuk mengukuhkannya.
Tiga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II rencananya mencanangkan KPH Bali bersama delapan provinsi lainnya di Indonesia yang akan dipusatkan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Senin (14/12).
Kegiatan yang dipersiapkan secara matang itu akan dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan Zukifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & reformasi birokrasi EE Mangindaan.
Pencanangan KPH di Indonesia itu dihadiri sembilan gubernur dan 23 provinsi di Indonesia, yang di masing-masing wilayah kerjanya telah terbentuk KPH.
Kesembilan gubernur di Tanah Air yang diundang dalam pencanangan tersebut meliputi gubernur Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan gubernur tuan rumah Bali.
AAN Buana menjelaskan, hasil pencanangan KPH tersebut akan dijadikan salah satu materi oleh Menteri Kehutanan Zukifli Hasan dalam mengikuti pertemuan bertaraf internasional tentang perubahan iklim berlangsung di Kopenhagen, Denmark.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2009
"Hal itu sebagai tindak lanjut dari terbentuknya empat organisasi KPH di Bali," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Buana di Denpasar Minggu.
Ia mengatakan, keempat organisasi KPH tersebut sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Bali meliputi KPH Bali Barat, Bali tengah, Bali Timur dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai,
Unit wilayah kerja masing-masing mewilayahi KPH Bali barat seluas 66.763,41 hektar kawasan hutan, Bali Tengah menjangkau 17.919,25 hektar, KPH Bali timur 25.626,96 hektar dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai 1.373,50 hektar.
AAN Buana menjelaskan, Bali juga sudah berhasil menyusun rancang bangun wilayah pengelolaan KPH, serta didukung struktur dan perangkat daerah yang memadai
Pemprov Bali juga telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No.2 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Bali.
Pemprov Bali atas dasar itu memohon kepada Menteri Kehutanan Zukifli Hasan untuk mengukuhkannya.
Tiga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II rencananya mencanangkan KPH Bali bersama delapan provinsi lainnya di Indonesia yang akan dipusatkan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Senin (14/12).
Kegiatan yang dipersiapkan secara matang itu akan dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan Zukifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & reformasi birokrasi EE Mangindaan.
Pencanangan KPH di Indonesia itu dihadiri sembilan gubernur dan 23 provinsi di Indonesia, yang di masing-masing wilayah kerjanya telah terbentuk KPH.
Kesembilan gubernur di Tanah Air yang diundang dalam pencanangan tersebut meliputi gubernur Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan gubernur tuan rumah Bali.
AAN Buana menjelaskan, hasil pencanangan KPH tersebut akan dijadikan salah satu materi oleh Menteri Kehutanan Zukifli Hasan dalam mengikuti pertemuan bertaraf internasional tentang perubahan iklim berlangsung di Kopenhagen, Denmark.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2009