Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Dewata untuk lebih membumikan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024.
"Edukasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi seperti ini sangat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan pemilu dan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Kabupaten Badung, Selasa.
Ariyani saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatangan MoU itu juga menyebut dengan adanya kerja sama itu dapat menciptakan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan para pemangku kepentingan di bidang keilmuan.
Baca juga: Bawaslu Bali minta kabupaten identifikasi potensi pelanggaran Pemilu 2024
"Perguruan tinggi menjadi mitra strategis untuk turut serta sebagai pengawas partisipatif," ujarnya.
Ariyani mengharapkan dengan adanya MoU dan kerja sama tersebut bisa memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.
"Tentunya juga memperluas informasi kepengawasan dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan pada 2024," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu.
Perguruan tinggi yang melakukan penandatanganan MoU ini yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Mahendradatta, dan Universitas Dhyana Pura.
Baca juga: Bawaslu: Pemilu 2024 milik bersama
Selain itu, Bawaslu Bali juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa fakultas di Universitas Ngurah Rai, antara lain, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Sains Teknologi, serta Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
Selain Ariyani, turut hadir juga dalam penandatanganan tersebut anggota Bawaslu Bali I Ketut Rudia, I Wayan Widyardana Putra, dan I Wayan Wirka, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Edukasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi seperti ini sangat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan pemilu dan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani di Kabupaten Badung, Selasa.
Ariyani saat menyampaikan sambutan dalam acara penandatangan MoU itu juga menyebut dengan adanya kerja sama itu dapat menciptakan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan para pemangku kepentingan di bidang keilmuan.
Baca juga: Bawaslu Bali minta kabupaten identifikasi potensi pelanggaran Pemilu 2024
"Perguruan tinggi menjadi mitra strategis untuk turut serta sebagai pengawas partisipatif," ujarnya.
Ariyani mengharapkan dengan adanya MoU dan kerja sama tersebut bisa memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.
"Tentunya juga memperluas informasi kepengawasan dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan pada 2024," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng itu.
Perguruan tinggi yang melakukan penandatanganan MoU ini yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Mahendradatta, dan Universitas Dhyana Pura.
Baca juga: Bawaslu: Pemilu 2024 milik bersama
Selain itu, Bawaslu Bali juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa fakultas di Universitas Ngurah Rai, antara lain, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Sains Teknologi, serta Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
Selain Ariyani, turut hadir juga dalam penandatanganan tersebut anggota Bawaslu Bali I Ketut Rudia, I Wayan Widyardana Putra, dan I Wayan Wirka, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022