Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bali mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali membahas tahap awal persiapan penyusunan RAPBD Tahun 2023.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Gedung DPRD setempat, Rabu, dihadiri juga anggota lainnya, Dewa Mahayadnya, Kadek Setiawan, Kresna Budi, Rawan Atmaja, Budastra, Budi Utama dan Made Darmini.
Dari TAPD Provinsi Bali yang hadir Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, juga ketua BPKAD, Bappeda, Bapemda, dan Inspektorat Provinsi Bali. Dalam rapat banggar tersebut berkembang berbagai masukan.
Baca juga: DPRD Bali terima 15 tema Ranperda masuk Propemperda tahun 2022
Sugawa Korry meminta agar diberikan perhatian melalui kajian yang konfrehensif terkait pengertian perangkat desa.
"Karena ini sifatnya adalah insentif yang sudah tentu besarnya sangat tergantung dari kemampuan anggaran daerah. Hal ini akan dibahas secara detail pada rapat pembahasan selanjutnya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selama ini pembahasan APBD Provinsi Bali berjalan dengan konfusif dan diputuskan dengan tepat waktu karena mekanisme komunikasi dan pembahasan dilaksanakan transparan dan mengikuti mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap pembahasan RAPBD TA 2023 juga berjalan seperti itu," kata Sugawa Korry.
Baca juga: DPRD Bali rapat koordinasi seleraskan eksekutif-yudikatif
Sementara Sekda Dewa indra mengatakan tahun anggaran 2023 banyak kewajiban yang harus disiapkan, seperti, anggaran pemilu (KPUD, Bawaslu dan keamanan), kewajiban pembayaran cicilan pinjaman daerah, kewajiban penyediaan modal penyertaan untuk BPD Bali, dan lainnya.
Sementara, di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi, walaupun sudah tren positif tetapi masih di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, respon banggar tetap optimistis dan mengapresiasi capaian-capaian pihak eksekutif. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Gedung DPRD setempat, Rabu, dihadiri juga anggota lainnya, Dewa Mahayadnya, Kadek Setiawan, Kresna Budi, Rawan Atmaja, Budastra, Budi Utama dan Made Darmini.
Dari TAPD Provinsi Bali yang hadir Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, juga ketua BPKAD, Bappeda, Bapemda, dan Inspektorat Provinsi Bali. Dalam rapat banggar tersebut berkembang berbagai masukan.
Baca juga: DPRD Bali terima 15 tema Ranperda masuk Propemperda tahun 2022
Sugawa Korry meminta agar diberikan perhatian melalui kajian yang konfrehensif terkait pengertian perangkat desa.
"Karena ini sifatnya adalah insentif yang sudah tentu besarnya sangat tergantung dari kemampuan anggaran daerah. Hal ini akan dibahas secara detail pada rapat pembahasan selanjutnya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selama ini pembahasan APBD Provinsi Bali berjalan dengan konfusif dan diputuskan dengan tepat waktu karena mekanisme komunikasi dan pembahasan dilaksanakan transparan dan mengikuti mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap pembahasan RAPBD TA 2023 juga berjalan seperti itu," kata Sugawa Korry.
Baca juga: DPRD Bali rapat koordinasi seleraskan eksekutif-yudikatif
Sementara Sekda Dewa indra mengatakan tahun anggaran 2023 banyak kewajiban yang harus disiapkan, seperti, anggaran pemilu (KPUD, Bawaslu dan keamanan), kewajiban pembayaran cicilan pinjaman daerah, kewajiban penyediaan modal penyertaan untuk BPD Bali, dan lainnya.
Sementara, di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi, walaupun sudah tren positif tetapi masih di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, respon banggar tetap optimistis dan mengapresiasi capaian-capaian pihak eksekutif. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022