Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) antar-lembaga untuk menyelaraskan kerja antara eksekutif dengan legislatif.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana baru-baru ini mengatakan rakor tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari penyelarasan kerja antara eksekutif dan legislatif di tahun 2022.
Ada empat mitra kerja Komisi III yang diajak untuk rapat tersebut, yakni Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Disnaker ESDM, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan.
Baca juga: DPRD Bali terima 15 tema Ranperda masuk Propemperda tahun 2022
“Pemaparan pelaksanaan program tahun 2022. Ada Lingkungan Hidup Kehutanan, ESDM, Kominfo, dan Dinas Perhubungan," katanya.
Pada rapat koordinasi tersebut, Agung Adhi Ardhana menjelaskan para keempat mitra kerja Komisi III tersebut memaparkan mengenai program kerja mereka di tahun 2022.
Selain itu, kata politisi PDI Perjuangan ini, mereka juga mengadukan terkait kendala-kendala yang dialami oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Dikatakan berbagai kendala dihadapi, antara lain mengenai persoalan anggaran, kewenangan hingga aturan yang berubah-ubah.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi baik dengan Gubernur Bali, Wayan Koster dan dengan pemerintah pusat.(*)
Baca juga: DPRD Bali perjuangkan KTT G-20 gunakan transportasi lokal
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana baru-baru ini mengatakan rakor tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari penyelarasan kerja antara eksekutif dan legislatif di tahun 2022.
Ada empat mitra kerja Komisi III yang diajak untuk rapat tersebut, yakni Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Disnaker ESDM, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan.
Baca juga: DPRD Bali terima 15 tema Ranperda masuk Propemperda tahun 2022
“Pemaparan pelaksanaan program tahun 2022. Ada Lingkungan Hidup Kehutanan, ESDM, Kominfo, dan Dinas Perhubungan," katanya.
Pada rapat koordinasi tersebut, Agung Adhi Ardhana menjelaskan para keempat mitra kerja Komisi III tersebut memaparkan mengenai program kerja mereka di tahun 2022.
Selain itu, kata politisi PDI Perjuangan ini, mereka juga mengadukan terkait kendala-kendala yang dialami oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Dikatakan berbagai kendala dihadapi, antara lain mengenai persoalan anggaran, kewenangan hingga aturan yang berubah-ubah.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi baik dengan Gubernur Bali, Wayan Koster dan dengan pemerintah pusat.(*)
Baca juga: DPRD Bali perjuangkan KTT G-20 gunakan transportasi lokal
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022