Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kontribusi Wisatawan untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya menjadi Peraturan Daerah.
"Berdasarkan dari berbagai tahapan pembahasan tersebut, setelah menyermati dan menganalisa dari aspek sosiologis, folosofis serta beberapa catatan yang diperhatikan dalam aspek yuridis, maka kami menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Perda," kata Koordinator Raperda Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya DPRD Bali, I Ketut Suwandhi di Denpasar.
Ia mengharapkan kontribusi wisatawan hendaknya diatur dan dikelola secara adil, proposional, wajar, transparan, akuntabel, bermanfaat, melibatkan partisipasi masyarakat serta penuh kebersamaan dan keberlanjutan.
Besar kontribusi, teknik dan mekanisme pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan lebih lanjut hendaknya diatur melalui peraturan gubernur (Pergub).
Baca juga: DPRD Bali sebutkan perlindungan tenaga kerja lokal mendapat jaminan layak
Suwandhi juga menekankan pengenaan kontribusi wisatawan harus memberi imbal balik dan manfaat bagi wisatawan, berupa peningkatan pelayanan informasi pariwisata yang konferensif, terintegrasi dan terkini, alam lingkungan yang lebih bersih, indah dan lestari.
Selain itu juga, kata dia, adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki kharisma (taksu) berupa kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan di area destinasi wisata, percepatan pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang lebih berkualitas.
Dalam jangka panjang, Bali mengembangkan sebuah konsep besar dan strategi untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal dan lingkungan Bali yang spesifik. Strategi yang dikembangkan harus mampu membangun kepercayaan dunia internasional sebagai sebuah model agar Bali tumbuh dalam ke-Bali-annya.
Baca juga: Fraksi PDIP dukung penetapan Perda Sistem Pertanian Organik
"Kami harapkan Perda Kontribusi Wisatawan ini menjadi kebijakan yang mendukung kemajuan pariwisata, kemajuan masyarakat serta kemajuan budaya Bali," kata Suwandhi yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Berdasarkan dari berbagai tahapan pembahasan tersebut, setelah menyermati dan menganalisa dari aspek sosiologis, folosofis serta beberapa catatan yang diperhatikan dalam aspek yuridis, maka kami menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Perda," kata Koordinator Raperda Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya DPRD Bali, I Ketut Suwandhi di Denpasar.
Ia mengharapkan kontribusi wisatawan hendaknya diatur dan dikelola secara adil, proposional, wajar, transparan, akuntabel, bermanfaat, melibatkan partisipasi masyarakat serta penuh kebersamaan dan keberlanjutan.
Besar kontribusi, teknik dan mekanisme pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan lebih lanjut hendaknya diatur melalui peraturan gubernur (Pergub).
Baca juga: DPRD Bali sebutkan perlindungan tenaga kerja lokal mendapat jaminan layak
Suwandhi juga menekankan pengenaan kontribusi wisatawan harus memberi imbal balik dan manfaat bagi wisatawan, berupa peningkatan pelayanan informasi pariwisata yang konferensif, terintegrasi dan terkini, alam lingkungan yang lebih bersih, indah dan lestari.
Selain itu juga, kata dia, adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki kharisma (taksu) berupa kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan di area destinasi wisata, percepatan pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang lebih berkualitas.
Dalam jangka panjang, Bali mengembangkan sebuah konsep besar dan strategi untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal dan lingkungan Bali yang spesifik. Strategi yang dikembangkan harus mampu membangun kepercayaan dunia internasional sebagai sebuah model agar Bali tumbuh dalam ke-Bali-annya.
Baca juga: Fraksi PDIP dukung penetapan Perda Sistem Pertanian Organik
"Kami harapkan Perda Kontribusi Wisatawan ini menjadi kebijakan yang mendukung kemajuan pariwisata, kemajuan masyarakat serta kemajuan budaya Bali," kata Suwandhi yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali. (*)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019