Negara (Antaranews Bali) - Aparat sipil maupun militer di Kabupaten Jembrana, Bali, sepakat bersinergi menjaga keamanan wilayah tersebut menjelang Hari aya Galungan, Kuningan, dan Idul Fitri, pasca-teror bom di Surabaya pada beberapa waktu lalu.
"Setelah terjadinya aksi teror di Surabaya, pengamanan Jembrana menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan dan Idul Fitri harus lebih ditingkatkan," kata Bupati Jembrana I Putu Artha dalam keterangan pers yang diterima Antara, Rabu.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi dengan Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolenel Kavaleri. Djefry Marsono Hanok, Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nur Elina Sari, Polres Jembrana, dan institusi terkait lainnya, yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Selasa (22/5) lalu.
Meskipun saat ini situasi Jembrana aman, namun semua pihak tidak boleh lengah, apalagi daerah ini merupakan pintu masuk dan keluar Pulau Bali.
"Dengan menjadi pintu masuk dan keluar Bali, Jembrana menjadi jalur perlintasan yang ramai bagi kendaraan, barang dan orang sehingga harus diwaspadai," katanya.
Untuk mengawasi lingkungan sekitar, ia mengatakan, pihaknya akan memerintahkan seluruh camat untuk mendata tempat kos dan penginapan yang ada di wilayah masing-masing.
"Kami akan menerapkan aturan pemilik kos maupun penginapan harus mendata penghuninya. Sering, pemilik tidak tahu identitas penghuni kos atau penginapan. Nanti mereka akan kami kumpulkan untuk mendapatkan pengarahan aturan ini," katanya.
Kepada seluruh yang hadir ia juga minta untuk terus menyosialisasikan bahwa aksi terorisme tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Imbauan juga ia sampaikan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu negatif, karena kabupaten ini sudah memiliki kerukunan antar umat beragama yang kuat.
Selain itu, Komando Distrik Militer 1617 Jembrana juga mengundang berbagai elemen, termasuk kepala desa/lurah untuk melakukan komunikasi sosial.
Dalam kesempatan ini Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Kavaleri. Djefry Marsono Hanok menyampaikan beberapa materi menyangkut netralitas TNI dalam pemilu, pencegahan paham radikalisme, empat dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta kegiatan sosial pembangunan TNI. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Setelah terjadinya aksi teror di Surabaya, pengamanan Jembrana menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan dan Idul Fitri harus lebih ditingkatkan," kata Bupati Jembrana I Putu Artha dalam keterangan pers yang diterima Antara, Rabu.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi dengan Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolenel Kavaleri. Djefry Marsono Hanok, Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nur Elina Sari, Polres Jembrana, dan institusi terkait lainnya, yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Selasa (22/5) lalu.
Meskipun saat ini situasi Jembrana aman, namun semua pihak tidak boleh lengah, apalagi daerah ini merupakan pintu masuk dan keluar Pulau Bali.
"Dengan menjadi pintu masuk dan keluar Bali, Jembrana menjadi jalur perlintasan yang ramai bagi kendaraan, barang dan orang sehingga harus diwaspadai," katanya.
Untuk mengawasi lingkungan sekitar, ia mengatakan, pihaknya akan memerintahkan seluruh camat untuk mendata tempat kos dan penginapan yang ada di wilayah masing-masing.
"Kami akan menerapkan aturan pemilik kos maupun penginapan harus mendata penghuninya. Sering, pemilik tidak tahu identitas penghuni kos atau penginapan. Nanti mereka akan kami kumpulkan untuk mendapatkan pengarahan aturan ini," katanya.
Kepada seluruh yang hadir ia juga minta untuk terus menyosialisasikan bahwa aksi terorisme tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Imbauan juga ia sampaikan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu negatif, karena kabupaten ini sudah memiliki kerukunan antar umat beragama yang kuat.
Selain itu, Komando Distrik Militer 1617 Jembrana juga mengundang berbagai elemen, termasuk kepala desa/lurah untuk melakukan komunikasi sosial.
Dalam kesempatan ini Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Kavaleri. Djefry Marsono Hanok menyampaikan beberapa materi menyangkut netralitas TNI dalam pemilu, pencegahan paham radikalisme, empat dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta kegiatan sosial pembangunan TNI. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018