Jembrana, Bali (ANTARA) -
Penjabat (Pj) Bupati Jembrana I Ketut Sukra Negara menegaskan aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut akan netral dalam pilkada.
"Posisi ASN sudah jelas harus netral dalam pemilu. Hal itu akan saya jaga dalam pilkada ini," katanya usai melakukan pertemuan di Kantor Camat Negara, Kabupaten Jembrana, Senin yang dihadiri perbekel atau kepala desa.
Dia mengatakan dirinya akan melakukan pertemuan sejenis di setiap kecamatan di Kabupaten Jembrana, selain untuk memperkenalkan diri sebagai penjabat bupati juga untuk menekankan netralitas ASN dalam pilkada.
"Bendesa adat juga kami undang untuk mendukung agar pilkada berjalan damai. Kalau unsur di desa seperti perbekel dan bendesa adat bersama-sama menjaga situasi di daerahnya, saya yakin pilkada akan berjalan aman dan lancar," kata PNS yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali ini.
Dengan mengundang bendesa adat untuk diajak berdiskusi tentang situasi pilkada, dia berharap pimpinan di desa adat tersebut bisa menjaga pura agar tidak menjadi ajang kampanye.
Menurut dia, sebagai tempat ibadah, sudah semestinya pura tidak digunakan sebagai lokasi kampanye apapun bentuknya.
"Misalnya dengan menyatakan dukungan atau melakukan sumpah di pura untuk mendukung salah satu pasangan calon. Kalau boleh saya minta, bendesa adat juga netral. Sekali lagi ini kalau boleh saya minta, karena bendesa adat beda dengan ASN," katanya.
Untuk memastikan netralitas seluruh ASN, dirinya memerintahkan lima camat yang ada di Kabupaten Jembrana untuk membuat ikrar netralitas bersama pegawai termasuk perbekel/lurah di wilayah masing-masing.
Ikrar itu, kata dia, dibuat dalam bentuk video yang wajib disetorkan ke dirinya serta sekda yang akan melakukan pengawasan.
"Di internal kami ada satgas pengawasan netralitas ASN dalam pilkada. Selain itu kan masih ada Bawaslu yang juga mengawasi," katanya.
Jika ada ASN yang diduga apalagi terbukti terlibat politik praktis dalam pilkada, dirinya memastikan yang bersangkutan akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.
Dia mengakui, pengawasan terhadap netralitas ASN dalam pilkada menjadi salah satu prioritas dirinya selaku penjabat bupati.
"Harus diakui, kontestasi dan konstelasi politik di pilkada Jembrana sangat tinggi. Hal ini karena dua pasangan calon yang mengikuti pilkada sama-sama hebat. Kalau ASN benar-benar bisa netral, akan mampu meredam situasi agar tetap kondusif," katanya.
