Negara (Antara Bali) - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Jembrana molor, karena adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah.
"Kami bisa memahami kalau eksekutif belum mengajukan RAPBD Perubahan 2017, karena penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah memang berdampak juga pada anggaran," kata Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, di Negara, Senin.
Ia mengatakan, dipindah dan disatukannya beberapa bidang pada suatu dinas, tidak hanya berdampak pada penyesuaian anggaran tapi juga serapannya.
Dari kebiasaan sebelum terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menurutnya, pembahasan APBD Perubahan sudah dilakukan pada bulan Mei, namun hingga pertengahan bulan ini hal itu belum bisa dilakukan.
"Biasanya bulan Mei ini kami sudah melakukan rapat kerja membahas APBD Perubahan. Meskipun harus molor, kami target bulan Juni rapat kerja membahas itu sudah harus dilakukan," katanya.
Pembahasan RAPBD Perubahan yang tidak seperti sebelumnya, menurutnya, dimanfaatkan pihaknya untuk mengkaji beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik yang diajukan eksekutif maupun inisiatif dewan.
Untuk membahas empat Ranperda, ia mengatakan, dibentuk panitia khusus yang pekerjaannya ditargetkan selesai bulan Juni.
"Kami juga melakukan fungsi pengawasan termasuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, serta peraturan terkait perubahan tata tertib DPRD yang seluruhnya harus selesai bulan Juni," katanya.
Meskipun terjadi perubahan OPD yang berdampak terhadap anggaran, ia minta eksekutif merealisasikan pembiayaan seluruh program agar target serapan anggaran terpenuhi.
Wakil Ketua DPRD Jembrana I Kade Darma Susila mengatakan, empat Ranperda yang sedang dibahas adalah Ranperda tentang Bank Perkreditan, Ranperda Tata Tuang Perubahan Jalur Hijau, Ranperda Bangunan Gedung dan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
Khusus untuk Ranperda Jalur Hijau, menurutnya, mendapatkan perhatian khusus dari legislator, karena meskipun luasnya bertambah, pihaknya juga ingin panjangnya tidak berkurang.
"Karena itu panitia khusus yang membahas Ranperda Jalur Hijau harus jeli melihat peta. Saat ini kami menunggu hasil kajian dan rapat kerja internal panitia khusus," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami bisa memahami kalau eksekutif belum mengajukan RAPBD Perubahan 2017, karena penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah memang berdampak juga pada anggaran," kata Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, di Negara, Senin.
Ia mengatakan, dipindah dan disatukannya beberapa bidang pada suatu dinas, tidak hanya berdampak pada penyesuaian anggaran tapi juga serapannya.
Dari kebiasaan sebelum terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menurutnya, pembahasan APBD Perubahan sudah dilakukan pada bulan Mei, namun hingga pertengahan bulan ini hal itu belum bisa dilakukan.
"Biasanya bulan Mei ini kami sudah melakukan rapat kerja membahas APBD Perubahan. Meskipun harus molor, kami target bulan Juni rapat kerja membahas itu sudah harus dilakukan," katanya.
Pembahasan RAPBD Perubahan yang tidak seperti sebelumnya, menurutnya, dimanfaatkan pihaknya untuk mengkaji beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik yang diajukan eksekutif maupun inisiatif dewan.
Untuk membahas empat Ranperda, ia mengatakan, dibentuk panitia khusus yang pekerjaannya ditargetkan selesai bulan Juni.
"Kami juga melakukan fungsi pengawasan termasuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, serta peraturan terkait perubahan tata tertib DPRD yang seluruhnya harus selesai bulan Juni," katanya.
Meskipun terjadi perubahan OPD yang berdampak terhadap anggaran, ia minta eksekutif merealisasikan pembiayaan seluruh program agar target serapan anggaran terpenuhi.
Wakil Ketua DPRD Jembrana I Kade Darma Susila mengatakan, empat Ranperda yang sedang dibahas adalah Ranperda tentang Bank Perkreditan, Ranperda Tata Tuang Perubahan Jalur Hijau, Ranperda Bangunan Gedung dan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
Khusus untuk Ranperda Jalur Hijau, menurutnya, mendapatkan perhatian khusus dari legislator, karena meskipun luasnya bertambah, pihaknya juga ingin panjangnya tidak berkurang.
"Karena itu panitia khusus yang membahas Ranperda Jalur Hijau harus jeli melihat peta. Saat ini kami menunggu hasil kajian dan rapat kerja internal panitia khusus," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017