Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun-tahun mendatang dapat dilaksanakan secara lebih berintegritas, menyusul pembatalan usulan Kemendikbud untuk memoratorium UN.
"Ujian Nasional `kan sudah tidak sebagai penentu kelulusan, harapan kami agar UN dilaksanakan secara lebih berintegritas. Dengan demikian, anak-anak tidak saja fokus untuk belajar mata pelajaran yang diujikan dalam UN, tetapi bagaimana mengemas agar semua pelajaran dipandang sama oleh siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Kamis.
Terkait dengan wacana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang sebelumnya ingin memoratorium pelaksanaan UN mulai 2017, menurut TIA, jajaran Disdikpora Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mendapatkan pemberitahuan atau penjelasan resmi tentang rencana tersebut.
"Itu baru sebatas wacana yang oleh menteri dibawa ke dalam rapat terbatas kemudian dipublikasikan oleh media. Tetapi jika langsung disampaikan ke jajaran Disdikpora itu belum sama sekali," ucapnya.
TIA mengemukakan, terkait jadi dilaksanakan moratorium UN atau pun batal, pihaknya selaku bagian dari pemerintahan daerah tidak dalam kapasitas memilih.
"Kalau sudah terbit kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami di daerah tentu harus melaksanakan, ini `kan negara kesatuan," kata TIA.
Dia menambahkan, dengan UN tetap akan dilanjutkan, penyiapan anggaran pelaksanaannya tetap dari pemerintah pusat karena merupakan kebijakan nasional.
"APBD Provinsi Bali untuk 2017 sudah diketok palu dan final, artinya kita (Pemprov Bali-red) tidak menyiapkan dari sisi anggaran karena memang tidak diagendakan untuk itu. Kalaupun sistem UN dihapus atau tidak jalan, tetap juga anggaran harus dari pusat karena kebijakan nasional," ucapnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium UN yang digagas oleh Mendikbud dan usulan moratorium UN diminta untuk dikaji ulang.
Wapres mengatakan pemerintah saat ini masih menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya.
Menurut dia, ukuran kelulusan adalah ujian dan di negara-negara ASEAN misalnya semua menggunakan ujian nasional bahkan sangat ketat. Begitu juga di Asia menggunakan ujian nasional. (WDY)
Bali Harapkan Pelaksanaan UN Lebih Berintegritas
Kamis, 8 Desember 2016 17:51 WIB