LPSK Ajak Pelaku Usaha Antisipasi Terorisme

Denpasar (Antara Bali) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak pelaku usaha di Provinsi Bali untuk ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi aksi terorisme dan penanganan dampaknya dalam pemenuhan hak korban.

"Kami mempertimbangkan perlu menggerakkan dunia usaha untuk ikut peduli terhadap kemungkinan terjadinya terorisme," kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai ditemui dalam seminar dan diskusi terkait antisipasi aksi terorisme dan kepedulian bagi korban terorisme di daerah pariwisata yang digelar di Sanur, Denpasar, Rabu.

Menurut dia, melawan aksi terorisme akan sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum tanpa partisipasi aktif masyarakat termasuk pelaku usaha.

Apalagi belajar dari pengalaman di Bali, para pelaku aksi teror mengincar daerah pariwisata sebagai target operasinya.

Semendawai menuturkan bahwa semua pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata memiliki peran penting baik dalam rangka pencegahan dan antisipasi tindak pidana terorisme maupun terlibat dalam pelayanan bantuan pemenuhan hak saksi dan korban terorisme.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono menambahkan bahwa dalam merajut kepedulian masyarakat khususnya pelaku usaha, pihaknya kemudian mengajak mereka untuk berdiskusi membahas antisipasi aksi terorisme dan kepedulian bagi korban terorisme di daerah wisata.

Sejumlah narasumber hadir salam diskusi tersebut di antaranya Kapolda Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Yayasan Isyana Dewata yang menaungi para korban Bom Bali dan LPSK.

Dalam kesempatan itu juga ditandatangani nota kesepahaman antara LPSK dengan Kadin Bali serta LPSK dengan Aprindo sebagai payung mensinergikan kerja LPSK dan masyarakat seperti pelaku usaha itu dalan mengantisipasi aksi terorisme dan penanganan korban.

Pulau Dewata memiliki pengalaman kelam aksi terorisme terkait Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005 yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga melumpuhkan sektor pariwisata.

"Masyatakat tidak boleh diam saja dan menyerahkan kepada aparat keamanan tetapi masyatakat terutama dunia usaha di setiap daerah yang mengandalkan pariwisata harus memiliki kepedulian," kata Teguh. (WDY)