Kemenhub Anugerahkan Bandara Bali Pelayanan Prima Utama

Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Perhubungan menganugerahkan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, sebagai bandara dengan Pelayanan Prima Utama untuk layanan publik di lingkungan Perhubungan 2016.

General Manajer PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Yanus Suprayogi di Denpasar, Selasa, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan anugerah kedua kalinya yang diharapkan memacu semangat untuk meningkatkan pelayanan.

"Tentu saja kami bangga dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, tetapi di balik itu, ada pesan kuat yang harus kami penuhi yaitu bagaimana kami harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa bandara," kata Yanus Suprayogi.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (19/9).

Selain bandara di Bali, ada sembilan bandara di bawah Angkasa Pura I yang meraih penghargaan serupa, yaitu Prima Utama untuk Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Juanda Surabaya.

Sedangkan penghargaan Prima Madya diraih oleh Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Internasional Lombok, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Sedangkan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin meraih penghargaan Prima Pratama.

Penilaian penghargaan ini dilakukan secara independen oleh tim penilai yang diketuai oleh Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Pelayanan Publik dan beranggotakan Wakil Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, akademisi, pengamat transportasi, dan jurnalis.

Para penerima penghargaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori Pelayanan Prima Utama dengan nilai akhir lebih dari atau sama dengan 85 hingga 100 sebanyak 40 unit, kategori Prima Madya (75-85) sebanyak 54 unit dan kategori Prima Pratama (nilai akhir 65-75) sebanyak 23 unit.

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan pada Juni-Agustus 2016 berdasarkan sembilan kriteria penilaian, yaitu visi, misi, serta motto pelayanan, standar pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana pelayanan, serta penanganan pengaduan.

Di samping juga berdasarkan survei kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, dan produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. (WDY)