Denpasar (Antara Bali) - Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama akan melakukan evaluasi kendaraan Trans Sarbagita ke depannya terkait manfaat pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan melakukan evaluasi dan kajian keberadaan Trans Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Karena subsidi untuk biaya operasional kendaraan tersebut setiap tahunnya mencapai Rp15 miliar," kata Adi Wiryatama seusai rapat internal DPRD Bali, Rabu.
Ia mengatakan langkah untuk melakukan evaluasi tersebut, karena di satu sisi keberadaan kendaraan hibah dari pemerintah pusat itu biaya operasional yang disubsidi dari dana APBD setiap tahunnya dinilai cukup tinggi.
"Iya, biaya subsidi untuk operasional kendaraan Trans Sarbagita cukup tinggi. Ini yang menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukan evaluasi," ucap politikus PDIP.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengoperasian mobil tersebut. Termasuk juga keberadaan mobil dengan ukuran besar juga diamati memacetkan arus lalu lintas.
"Dengan kondisi lalu lintas di Bali yang semakin macet, apakah masih layak beroperasi bus Trans Sarbagita atau tidak? Sebab, mesti sudah ada kendaraan itu sekitar lima tahun lalu, namun kecenderungan masyarakat naik bus sangat sedikit. Ini yang menjadi pertimbangan kami," ujarnya.
Adi Wiryatama mengatakan semua kendaraan bus Trans Sarbagita adalah hibah dari pemerintah pusat, namun pengelolaan dan biaya operasional diserahkan sama daerah. Hal itulah yang menjadi pertimbangan dan perlu jalan keluar ke depannya.
Seorang warga, Wayan Sutarma mengatakan keberadaan Trans Sarbagita itu tetap diperlukan masyarakat, terutama yang tidak memiliki kendaraan bermotor. Namun dalam pengelolaannya perlu inovasi dan kreatif, sehingga semakin diminati warga naik bus tersebut.
"Masyarakat sebenarnya memerlukan kendaraan publik (Trans Sarbagita), tapi dalam pengelolaannya perlu inovasi, sehingga warga tertarik naik kendaraan itu, artinya penempatan halte perlu dievaluasi dan jadwal keberangkatan juga ditinjau ulang, sehingga keberangkatan dan sampai di halte sesuai dengan waktu yang ditetapkan," katanya.
Ia berharap juga kendaraan penghubung (pider) yang melayani rute dalam kota agar lancar dan jalurnya sesuai dengan kebutuhan publik. Dengan solusi itu masyarakat akan tertarik memanfaatkan kendaraan Trans Sarbagita.
"Selain itu, di sekitar halte Trans Sarbagita juga disediakan parkir kendaraan roda dua yang memadai, sehingga warga yang akan memanfaatkan ke tempat tujuan, seperti Nusa Dua, Kuta dan lainnya bisa menjangkau ketika tidak ada rute mobil pider yang melewati jalur dari warga bersangkutan," katanya. (WDY)
