Denpasar (Antara Bali) - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menyiapkan langkah antisipatif untuk menekan lonjakan "non performing loan" (NPL) atau kredit bermasalah dengan mekanisme lelang dan melalui pengadilan.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali, I Made Sudja menyampaikan langkah antisipatif tersebut kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Selasa.
"Kami sudah sampaikah `action plan` kepada beliau (pemegang saham) dan kepada OJK," katanya.
Menurut dia, penyelesaian untuk mengatasi kredit bermasalah adalah dengan dua mekanisme tersebut.
Dia menjelaskan bahwa sebagian besar kredit bermasalah itu dikontribuskan oleh sektor jasa pariwisata.
Namun Sudja tidak membeberkan rincian persentase sebagian besar kredit bermasalah karena sektor jasa-jasa pariwisata itu.
Selain itu kredit bermasalah juga disumbangkan oleh sektor properti yang diperkirakan mencapai 0,20 persen.
Tahun 2015, total NPL di bank milik pemerintah daerah itu mencapai 1,9 persen atau melonjak dari tahun 2014 yang mencapai 0,3 persen.
Naiknya kredit bermasalah tersebut, lanjut dia, tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi global dan nasional yang tumbuh melambat.
"Sekarang ekonomi saat ini tidak seperti yang kami harapkan. Secara umum ekonomi global mengalami pelambatan," imbuhnya.
Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun ia menilai kenaikan di bawah dua persen untuk kredit bermasalah itu masih dalam tahap wajar.
"Tetapi itu masih wajar di bawah dua persen nanti kami hitung ulang yang mana prosesnya cepat, menengah dan membutuhkan waktu," ujar Sudja.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Namun ia meyakini bahwa hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Kami berharap infrastruktur bisa lebih cepat tetapi itu butuh waktu setahun dua tahun," katanya.
BPD Bali mencatat penyaluran kredit hingga 31 Desember 2015, mencapai Rp14,4 triliun atau sebesar 100, 2 persen.
Kredit konsumsi masih mendominasi dengan persentase mencapai 58 persen, disusul kredit produktif mencapai hampir 42 persen.
Untuk kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 36,9 persen dari total kredit.
Sedangkan total aset di bank pemerintah daerah itu hingga akhir tahun lalu sebesar Rp19,5 triliun atau naik 15,2 persen dibandingkan tahun 2014. (WDY)
