Australia Kembali Berunding dengan Indonesia untuk Tempatkan Pencari Suaka

Sydney (Antara Bali/Reuters) - Australia tengah berunding dengan enam negara--antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina--untuk menempatkan para pencari suaka yang ditahan di Papua Nugini dan Nauru, menurut surat kabar Sydney Morning Herald, Sabtu.

Jumlah pencari suaka yang berupaya ke Australia relatif jauh lebih kecil dibanding mereka yang tiba di Eropa. Namun keamanan perbatasan adalah persoalan politik yang panas di Australia yang berpengaruh terhadap hasil pemilu nasional tahun ini.

Perundingan dengan pemerintah tiga negara Asia Tenggara fokus untuk menempatkan 1.459 tahanan pencari suaka, yang sebagian besar di antaranya tiba pada masa pemerintahan sebelumnya, kata surat kabar tersebut.

Tiga negara lain juga terlibet dalam tahap awal perundingan. Namun Sydney Morning Herald tidak mengungkapkannya.

Juru bicara Perdana Menteri Malcolm Turnbull menolak membenarkan ataupun membantah laporan tersebut.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengingatkan bahwa perundingan masih berada dalam tahap awal karena persoalan lokal akan mempengaruhi hasil akhir negosiasi.

"Beberapa negara mempunyai persoalan domestik seperti pemilihan umum," kata Bishop dalam pernyataan tertulis. Filipina akan menggelar pemungutan suara pada 9 Mei mendatang untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.

Kebijakan keras Canberra dalam bidang imigrasi membuat siapapun yang diketahui hendak menuju Australia dengan kapal akan dikirim ke Nauru dan Pulau Manus di Papua Nugini. Mereka tidak akan pernah boleh menetap di Australia.

Upaya Australia pada masa lalu untuk menempatkan pencari suaka di negara lain berakhir dengan kegagalan.

Pada Oktober lalu, Presiden Filipina Benigno Aquino menyatakan bahwa negaranya "tidak mempunyai kapasitas" untuk secara permanen menampung pencari suaka. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan "pemenuhan kebutuhan rakyat sendiri pada saat ini."
Australia sendiri pada saat itu menawarkan 150 juta dolar AS--yang akan diberikan secara bertahap selama lima tahun--sebagai balasan atas relokasi pencari suaka.

Kesepakatan yang sempat diraih bersama Kamboja juga terhenti di tengah jalan setelah negara tersebut hanya merelokasi empat pengungsi.

Pada 2011, pengadilan tinggi Australia membatalkan kesepakatan dengan Malaysia karena negara tersebut bukan merupakan penanda-tangan Konvensi PBB tentang Pengungsi.

Australia juga menerima kritik dari PBB akibat kebijakan keras soal pengungsi.

Sejak 2012, manusia perahu yang menuju Australia diusir dari tengah laut atau ditahan di Nauru. DI tempat itu, banyak laporan soal serangan dan pelecehan terhadap anak secara sistemik. (WDY)