Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Sukseskan SE

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mengucurkan dana sekitar Rp90 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) di daerah ini berlangsung 1-31 Mei 2016.

"Dana tersebut dialokasikan untuk sembilan kabupaten/kota atau masing-masing sekitar Rp10 miliar," kata Kepala BPS Provinsi Bali, Ir Adi Nugroho, MM di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan, alokasi dana tersebut diarahkan untuk berbagai kegiatan antara lain untuk upah petugas, pelatihan bagi petugas sensus dan kelengkapan material pendataan SE.

Petugas sensus ekonomi yang dikerahkan untuk sembilan kabupaten/kota sebanyak 6.179 orang, minimal tamatan sekolah menengah atas (SMA) yang sudah dipersiapkan oleh BPS di masing-masing kabupaten kota di Pulau Dewata.

Adi Nugroho menambahkan, pelaksanaan SE yang berlangsung sebulan penuh menyasar pelaku usaha skala kecil, menengah hingga bertaraf multinasional. Selain itu juga mendata kalangan profesi dokter, advokad dan notaris.

Ketiga pendataan kalangan profesi tersebut juga melibatkan dana masyarakat, sehingga dikatagorikan sebagai kegiatan ekonomi sehingga menjadi bagian dari sasaran sensus ekonomi.

Adi Nugroho menjelaskan, persiapan sensus ekonomi 2016 kini sudah memasuki tahap melengkapi kebutuhan petugas yang mencapai ribuan orang untuk diterjunkan ke kabupaten/kota di Bali.

Kebutuhan jumlah petugas sensus yang cukup besar tersebut, tidak bisa dipenuhi dari tenaga organik BPS Bali, sehingga harus diambil dari masyarakat yang direkrut untuk kegiatan SE 2016.

Petugas SE memang telah siap sebelum diterjunkan ke lapangan, karena sebelumnya mereka diberikan pembekalan maupun pedoman sebagai acuan dalam melakukan tugas di lapangan.

"Petugas mulai diberikan pelatihan dan buku pedoman, sebelum nantinya diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan SE," ujarnya.

Selain itu BPS Bali dan seluruh BPS kabupaten/kota di daerah ini juga telah melakukan sosialisasi kegiatan SE serta pemasangan baliho di sejumlah titik yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini. (WDY)