Jakarta (Antara Bali) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memutuskan kilang Masela dibangun di darat, karena bila dibangun di laut dinilai tidak bermanfaat bagi perekonomian lokal.
"Kalau (kilang) di laut, kembali hanya Jakarta lagi yang diuntungkan sebab perusahaannya beralamat di Jakarta, yang dapat pajak pusat. Bagaimana dengan Ambon, Maluku, yang jelas-jelas di wilayah kilangnya," kata Wakil Ketua Umum dan Koordinator Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Andi mengatakan, Kilang Masela harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di KTI agar "trickle down effect" (efek berganda) dapat dirasakan oleh warga setempat.
Bila tidak demikian, menurut dia, maka Kilang Masela dipastikan akan mendapat penolakan dari masyarakat Maluku dalam jangka panjang, sehingga pihaknya mengusulkan agar pembangunan di darat saja.
Untuk itu, Andi mengutarakan harapanya agar Presiden Jokowi memutus kilang tersebut dibangun di darat.
Ia juga mengatakan, kehadiran kilang tidak hanya ditujukan untuk mendorong pemasukan devisa bagi negara, namun juga dapat menjadi pemicu munculnya investasi lainnya di KTI.
Terlebih saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah massif membangun infrastruktur di KTI.
Sebagaimana diberitakan, Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Natanael Orno menegaskan, gas alam di Blok Masela harus memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku, khususnya wilayah sekitar blok tersebut.
"Karena itu tidak ada jalan lain, maka kilang gas Blok Masela harus dibangun di darat, bukan terapung di laut," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu (26/1).
Menurut Barnabas, dalam berbagai kesempatan, para tokoh dan intelektual Maluku sudah mengingatkan agar kilang gas Blok Masela dibangun di darat.
Sebelumnya, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) mengingatkan pihak-pihak yang berkepentingan perlu menghindari konflik akibat penggunaan lahan Blok Masela untuk kepentingan mengelola hasil tambang, seperti minyak dan gas.
"Perlu adanya 'assesment' menyeluruh jika kemudian opsi darat yang dipilih. Urusan tanah sejak lama seringkali menjadi pemicu konflik di tanah Maluku, karena itu pembangunan industri harus sebisa mungkin menghindari hal tersebut," ujar Anggota Presidium DKN dari utusan Kamar Masyarakat Regio Maluku Yanes Balubun terkait dengan Pembangunan Kilang Gas Blok Masela melalui rilis di Jakarta, Rabu (20/1) malam.
Dengan sering terjadinya konflik tanah di Provinsi Maluku, yang beberapa di antaranya terjadi di daerah MTB akan tidak menguntungkan bagi aktivitas pembangunan kilang gas Masela yang rencananya dibangun di Pulau Yamdena dan dapat memperpanjang jadwal pembangunan infrastruktur. (WDY)
