Wagub Bali Ajukan Permasalahan Infrastruktur ke Wantimpres

Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengajukan sejumlah permasalahan terkait infrastruktur pendukung pariwisata setempat kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Kami minta Ketua Wantimpres dapat mendata sejumlah permasalahan tersebut, dan mengajukannya kepada Presiden, serta selanjutnya membantu Bali dalam penanganan kendala yang sedang dihadapi Bali. Sehingga target pemerintah nasional dalam peningkatan pariwisata dunia dapat secara maksimal dikembangkan oleh Bali," kata Sudikerta saat menerima kunjungan kerja Ketua Wantimpres Prof Dr Sri Adiningsih, di Denpasar, Rabu.

Pada kesempatan tersebut, Sudikerta menyampaikan kepada Ketua Wantimpres, Prof Sri Adiningsih bahwa kunjungan pariwisata ke Bali terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pemerintah setempat menargetkan empat juta kunjungan wisata dalam tahun 2015 ini dan saat ini telah tercapai 3.360.074 wisatawan.

Namun, ujar dia, dari peningkatan wisatawan tersebut Pemprov Bali masih tetap menggenjot keberadaan infrastruktur penunjangnya baik yang berkaitan dengan infrastruktur udara, darat dan laut.

Terdapat beberapa hal permasalahan yang perlu dukungan pemerintah pusat terkait peningkatan infrastruktur, diantaranya pada aspek infrastruktur darat adalah pembangunan tol yang menghubungkan antara Bali bagian utara dengan Bali selatan, timur dan barat. Pembangunan tol ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam penyebaran ekonominya.

Selain itu, Bali masih membutuhkan perluasan bandar udara, terutama pembuatan bandara di daerah Bali bagian utara, sehingga akses untuk wisatawan datang ke Bali dapat seimbang. Di samping itu, kondisi Bandara Ngurah Rai saat ini juga sudah sangat padat, baik dari segi daya tampungnya maupun lalu lintas penerbangannya.

Selain bandara, infrastruktur yang sangat dibutuhkan Bali untuk menunjang pariwisata adalah stadion olahraga internasional, yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional seperti konser, olahraga, ataupun lainnya.

Sedangkan, untuk lokasi pembangunan stadion, akan ditempatkan di kawasan Pecatu-Kuta Selatan, karena dekat dengan Bandara Ngurah Rai.

"Pada infrastruktur laut, pemerintah masih memiliki beberapa kendala seperti pada dermaga Cruise Tanah Ampo di Karangasem yang ditujukan untuk mengembangkan terminal kapal pesiar dengan standar internasional, dermaga ini juga akan menjadi penghubung pengembangan destinasi wisata Bali, namun sampai saat ini belum beroperasi karena masih terkendala dalam hal perpanjangan dermaga, kedalaman laut serta pendanaan," katanya.

Selain itu, pengembangan infrastruktur juga akan dilakukan pada Pelabuhan Benoa-Denpasar menginat pelabuhan ini saat ini pergerakannya sudah sangat padat, untuk itu perlu dilakukan perbaikan dari segi fasilitas penampungan kapal serta kenyamanan penumpang.

Namun, menurut Sudikerta dari rencana-rencana pembangunan infrastruktur itu semua, pemerintah masih kesulitan dari segi pendanaan dan mendapatkan investor.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Prof Dr Sri Adiningsih, menyampaikan bahwa perkembangan pariwisata Bali sampai saat ini masih mendapat pengakuan yang baik kalangan i Potensi pariwisata yang dimiliki Bali, baik dari segi keindahan alam, budaya maupun keseniannya mampu mebangkitkan pariwisata dunia untuk datang ke Bali. Namun memang, hal tersebut juga harus didukung oleh fasilitas pariwisata yang memadai, untuk kenyamanan wisatawan dalam menikmati keindahan Bali.

Terkait dengan beberapa pengajuan kendala yang sedang dihadapi oleh pemerintah, maka pihaknya akan segera mengajukan kepada Presiden dan kementrian lembaga yang terkait usulan yang telah disampaikan kepada Presiden.

"Bali memiliki peran yang besar pada pendapatan nasional dalam menyumbangkan devisanya yang mayoritas diperoleh dari industri pariwisata. Untuk itu, hal ini akan menjadi perhatian dari Wantipres untuk mengusulkan kepada Presiden," ujarnya.

Di sisi lain Ia mengungkapkan bahwa dalam lima tahun kedepan ini memang perhatian pemerintah akan lebih difokuskan pada daerah perbatasan dan daerah tertinggal, hal tersebut telah tertuang dalam Nawacita.

Namun, ia meminta Pemprov Bali untuk tidak patah semangat, melainkan usulan harus terus diajukan kepada kementrian/lembaga terkait dan terus dikawal secara intensif, sehingga apa yang menjadi kendala dan kebutuhan pemerintah dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat. (WDY)