Investor Tionghoa Diundang Investasi Di Indonesia

Nusa Dua (Antara Bali) - Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) mengundang investor keturunan Tionghoa seluruh dunia berinvestasi di Indonesia, yang merupakan negara dengan potensi besar dalam jangka panjang.

"Untuk jangka panjang, Indonesia memiliki potensi besar. Ini peluang, saya sarankan kepada pengusaha Tionghoa, datanglah ke Indonesia," kata Ketua Perpit Kiki Barki dalam sambutannya pada Konferensi Pengusaha Tionghoa Dunia ke-13 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, saat ini, sedikitnya terdapat tiga ribu pengusaha keturunan Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia.

Kiki, yang juga menjadi Ketua Konferensi Pengusaha Tionghoa Dunia ke-13 itu memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan besar memiliki sejumlah potensi yang masih perlu dimanfaatkan di sejumlah daerah di antaranya pertambangan seperti batubara dan properti.

"Kalau tiga tahun lalu datang ke Indonesia dengan dua dolar AS, maka hari ini dengan satu dolar AS sudah bisa. Investasi properti, tambang batubara dan tambang lainnya adalah harga yang paling rendah saat ini," ucapnya seraya menambahkan hal itu merupakan momentum emas untuk berinvestasi di Indonesia.

Kiki juga menambahkan bahwa potensi investasi di Tanah Air tidak hanya di kawasan Jakarta dan Bali melainkan di daerah lain yang memiliki potensi besar seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Selain dihadiri para pengusaha Tionghoa dari 30 negara, pembukaan Konferensi Pengusaha Tionghoa Dunia ke-13 yang digelar dua tahun sekali itu juga dihadiri perwakilan pemerintah Tiongkok.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membuka pertemuan ke-13 tersebut mewakili Presiden Joko Widodo yang didahului dengan presentasi peluang investasi di Indonesia dari berbagai sektor di antaranya kelistrikan dan infrastruktur tol laut.

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri juga turut hadir bersama dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso. (WDY)