Disdikpora Bali Siapkan Tim Verifikasi Peralihan SMA

Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali tengah menyiapkan tim verifikasi dengan melibatkan instansi terkait untuk mendata aset dan tenaga pendidik terkait peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

"Anggaran untuk tim verifikasi sebelumnya kami usulkan lewat APBD Perubahan 2015 sehingga direncanakan mulai bekerja dari September atau Oktober tahun ini. Namun, sekarang kami masih minta pengesahan ke Kemdagri," kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani di Denpasar, Kamis.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, ucap dia, menjadi salah satu instansi yang dilibatkan dalam proses verifikasi tersebut karena terkait pendataan aset memerlukan perhitungan yang cermat.

"Proses memverifikasi dan menginventarisasi jumlah guru, tenaga administrasi, maupun aset dari semua SMA dan SMK di Bali harus sudah selesai paling lambat 31 Maret 2016," ujarnya.

Sedangkan kelengkapan administrasi berupa berita acara serah terima atas proses verifikasi itu paling lambat harus sudah rampung pada 2 Oktober 2016. Sehingga mulai awal 2017, SMA dan SMK berstatus negeri dan swasta di Bali yang jumlahnya 124 sekolah itu penuh menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pada akhir Maret 2016, artinya kita sudah dapat menghitung berapa kebutuhan dana secara keseluruhan atas beralihnya kewenangan ke provinsi," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan kelanjutan tenaga kontrak pada berbagai sekolah tersebut, TIA mengatakan hal itu tergantung kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) karena hal serupa juga terjadi di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Setelah proses verifikasi selesai, tentu nanti akan ada arahan dari pemerintah pusat," ucap mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Bali itu.

Terkait dengan jumlah guru yang akan beralih berstatus menjadi pegawai Pemprov Bali berdasarkan data sementara yang diterimanya sekitar 7.000 orang.(APP)