Denpasar (Antara Bali) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Badung bekerja sama dengan Ketua Dewan Harian 1945 Provinsi Bali dan pengelola Monumen Perjuangan Bangsal (MPB) menggelar seminar kebangsaan 15 Agustus mendatang.
"Kegiatan yang melibatkan siswa sekolah menengah tingkat atas (SMTA) kabupaten Badung ini dikaitkan dengan mengenang puncak Pertemuan Gerakan Bawah Tanah Perang Kemerdekaan RI di Bali, 16 Agustus 1945," kata pengelola MPB, Bagus Ngurah Rai SH MM, di Denpasar, Kamis.
Bagus yang juga Ketua Daerah Korps Menwa Ugracena Bali itu, mengatakan, seminar tersebut menampilkan dua pembicara yakni Ketua DHD Angkatan 45 Provinsi Bali dan Ketua Pembentukan Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila (GNPP) Provinsi Bali.
Sedangkan hari Minggu (16/8) di tempat yang sama juga digelar seminar kesehatan penyakit infeksi dan pencegahan yang melibatkan sekitar 100 dokter dan paramedis.
Lewat kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan rasa kebangsaan dan bernegara dengan memahami dan mengamalkan empat pilar yang meliputi Pancasila, UUD-45, Bhineka tunggal Ika dan NKRI.
Sementara Guru Besar Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan Windia mengatakan, para pemimpin dan pendiri bangsa Indonesia telah menjadikan filosofis Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.
Demikian pula dua pilar lainnya UUD 1945 dan keutuhan NKRI tidak bisa diganggu yang menjadi harga mati. Pemikiran tentang landasan dasar Pancasila sebagai dasar negara dicetuskan pertama kali oleh Ir Soekarno 1 Juni 1945. Kelima butir-butir Pancasila itu mencerminkan keadaan atau potensi sosial budaya Indonesia.
Kelima butir Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia seharusnya mampu dipahami secara dinamis dan dilaksanakan secara seimbang oleh seluruh bangsa Indonesia.
Implementasi itu penting ditekankan, mengingat dalam praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak seimbang, sehingga perlu adanya kontrol satu sama lain, termasuk di tingkat pimpinan oleh masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), ujarnya. (WDY)
