"Berdasarkan data, vila yang legal hanya berjumlah 425 buah, sementara indikasi keberadaan vila di Bali mencapai seribuan lebih," katanya seusai acara penyerahan sertifikat standar keamanan vila di Mapolda Bali di Denpasar, Rabu.
Padahal, kata dia, vila-vila tersebut sangat rawan terjadinya aksi kejahatan, sementara jumlahnya kini terus mengalami peningkatan.
"Pemilik ataupun pengelola vila yang hanya mencari keuntungan semata, sering dimanfaatkan oleh pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan," ujar Perry.
Dalam kesempatan itu, Perry memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Bali yang sudah melaksanakan verifikasi standardisasi keamanan dan keselamatan terhadap keberadaan vila di Bali.
Untuk itu, lanjut dia, ke depan pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pihak Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan vila yang selama ini belum terdata.
"Kami akan lakukan pendataan, sehingga ke depan tidak ada lagi vila yang tidak memiliki sertifikat standardisasi keamanan," katanya menjelaskan.
Sementara menurut Direktur Pengamanan Pariwisata Polda Bali Kombes Pol IGM Adhi S Putra, dari 112 vila yang telah dilakukan verifikasi tahap satu pada tahun ini, hanya sebanyak 71 vila yang lolos, sementara sisanya belum memenuhi standar keamanan.
Dikatakan, standar keamanan yang ditetapkan Polda Bali meliputi jumlah personel dan aspek pelatihan pengamanan, peralatan, fasilitas, gedung, piranti lunak, dan gangguan kamtibmas yang terjadi di kawasan vila.
Ia berharap vila-vila yang belum memenuhi standar keamanan segera melakukan pembenahan demi keselamatan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung atau menginap di tempat pemondokan itu.
"Kami mohon pemilik dan pengelola vila di Bali tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi juga mampu memperhatikan masalah keamanan," katanya berharap. (*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
