Bali Inginkan Pusat Biayai Pengembangan Kereta Api

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menginginkan pemerintah pusat dapat membiayai rencana pengembangan kereta api "lelet" keliling Pulau Dewata yang akan digunakan untuk kepentingan pariwisata.

"Kami mendorong ke pemerintah pusat, supaya dari BUMN yang nanti bisa membangun itu," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali Putu Astawa, di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, pengembangan kereta api lelet itu karena untuk kepentingan pariwisata maka penumpang dapat turun pada berbagai objek wisata yang dilintasi.

"Membangun jalur kereta api membutuhkan dana yang besar, selain di setiap persimpangan harus ada tempat untuk petugas penjaga palang kereta yang membutuhkan lahan," ucapnya.

Saat ini, lanjut Astawa, di Dinas Perhubungan sedang dilakukan kajian berapa nanti dibutuhkan lahan untuk titik-titik persimpangan keliling Bali.

"Nanti jika sudah ada kajian ruangnya baru dicarikan dananya, apakah APBN, swasta, ataukah bagaimana. Karena kalau mengandalkan dari APBD saja tentu akan berat," ujarnya.

Astawa menambahkan, dari hasil komunikasinya pada pemerintah pusat, untuk pengembangan kereta api lelet itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Sudah muncul di sana, tinggal pusat mendorong pembiayaannya secara bertahap nanti," katanya.

Sebelumnya terkait dengan pembahasan pembangunan kereta api lelet itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga sempat menyinggung rencana itu kepada Menteri BUMN Rini Soemarno saat berkunjung ke Denpasar dan diharapkan dapat segera direalisasikan.

Demikian juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat membagikan pengalaman dan kiat-kiat menata sistem transportasi di daerahnya saat diundang ke Bappeda Bali beberapa waktu lalu.

Terkait dengan gagasan membangun sistem perkeretapian di Bali, menurut Risma, itu cukup layak karena dengan kereta api toko-toko kecil tetap dapat hidup maupun moda transportasi lainnya tetap bisa dipertahankan.

Pada pertemuan itu, beberapa anggota DPRD Bali bahkan meminta Risma menjadi konsultan untuk tindak lanjut rencana pembangunan sistem perkeretapian di Bali. "Saya siap membantu dan tidak usah jadi konsultan, karena Bali ini merupakan kebanggaan Indonesia," ucap Risma. (WDY)