Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta W Kamdani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengatakan, dunia usaha menunggu regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi hijau dan insentif khusus untuk investasi hijau.
"Kami berharap pemerintah memberikan kejutan berupa insentif yang sederhana dan nyata saat memaparkan portofolio potensi investasi hijau di Indonesia dalam acara itu," katanya.
Dia katakan, investor dalam dan luar negeri memerlukan dukungan regulasi dari pemerintah.
Pasalnya, dalam pemerintahan yang lalu, Kadin mengaku sempat membahas secara intens dan bekerja sama dengan Bappenas tentang bagaimana menghimpun dan merealisasikan proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
"Hanya saja, saat ini insentif yang diharapkan belum ada. Sementara tuntutan dunia usaha sudah begitu besar. Kadin juga telah menjajaki kerja sama dengan World Bank dan JICA untuk mengembangkan infrastruktur hijau di Indonesia," ujarnya.
"Dalam hal ini Indonesia memang harus banyak belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia, terutama terkait rencana pokok urban investasi hijau dari berbagai pakar-pakar internasional," kata dia.
"Jadi, perlu diatur insentif apa yang bisa diperoleh dunia usaha untuk investasi hijau," katanya.
Kepala BKPM, Franky Sibarani, secara terpisah mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan insentif untuk penanaman modal di berbagai sektor yang berpotensi menjadi investasi hijau.
"Namun memang belum secara spesifik. Tetapi tren pertumbuhan investasi hijau di Indonesia terus meningkat rata-rata sekitar 20 persen per tahun," katanya. (WDY)
Kepala BKPM, Franky Sibarani, secara terpisah mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan insentif untuk penanaman modal di berbagai sektor yang berpotensi menjadi investasi hijau.
"Namun memang belum secara spesifik. Tetapi tren pertumbuhan investasi hijau di Indonesia terus meningkat rata-rata sekitar 20 persen per tahun," katanya. (WDY)
