Anggaran Pilkada Jembrana Perlu Tambahan

Negara (Antara Bali) - Anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Jembrana perlu tambahan, untuk Panwaslu dan pengamanan.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi DPRD Jembrana dengan KPU, kepolisian serta eksekutif Pemkab setempat, di Negara, Selasa.

Sekkab Jembrana I Gede Gunadnya mengatakan, dalam APBD Induk 2015 dianggarkan Rp13 miliar untuk Pilkada, dengan rincian Rp 10,3 miliar untuk KPU, Rp900 juta untuk Polri, Rp 250 juta untuk TNI, dan Panwaslu Rp1,5 miliar.

Namun, katanya, KPU Jembrana menganggap dana Rp10,3 miliar itu tidak cukup, sehingga lembaga tersebut mengusulkan Rp11,9 miliar.

"Sementara dari Polres Jembrana juga mengajukan anggaran pengamanan Rp4 miliar lebih, serta Panwaslu Rp1,3 miliar. Sehingga dana Rp13 miliar dalam APBD Induk tidak mencukupi," katanya.

Wakil Ketua Komisi A Putu Dwita mengusulkan, untuk menutupi kekurangan tersebut bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan, dengan catatan semua lembaga yang terkait Pilkada bersedia menerima dana yang ada saat ini.

Menurutnya, untuk mengatasi kekurangan dana, pembahasan APBD Perubahan 2015 bisa dipercepat, sehingga tidak menganggu tahapan Pilkada yang oleh KPU dirancang mulai bulan April hingga Desember.

"Pilkada tahun ini tetap harus diselenggarakan, karena merupakan pertaruhan nama baik daerah. Yang penting masing-masing pihak tidak kaku, dalam kebutuhan anggarannya," katanya.

Menanggapi usulan wakil rakyat ini, Gunadnya minta dalam menyusun rencana belanja, KPU untuk realistis sehingga tidak terjadi sisa anggaran hingga miliaran rupiah, setelah pelaksanaan Pilkada.

Untuk kekurangan anggaran, ia berjanji akan membicarakan dengan tim anggaran daerah, untuk mengkaji apakah bisa diusulkan dana tambahan dalam APBD Perubahan.

Ia juga minta KPU tidak kaku, dengan menolak dana titipan untuk kebutuhan pengamanan dan Panwaslu, karena Pemkab tidak bisa memberikan dana hibah langsung ke instansi vertikal seperti TNI dan Polri.

"Bisa saja kami langsung memberikan ke Polres Jembrana, tapi institusi tersebut harus minta izin dulu ke institusi di atasnya. Kalau seperti itu, kan perlu proses yang panjang, sementara tahapan Pilkada sudah dekat," katanya.

Menurutnya, tidak mungkin Pilkada dilaksanakan tanpa keterlibatan unsur keamanan, sementara pengamanan juga membutuhan dana.

Ia mengatakan, dana hibah untuk pengamanan hanya dititipkan ke KPU, sementara yang bertanggungjawab tetap penerima dana tersebut.

"KPU bisa membuat pakta integritas dengan TNI maupun Polri, terkait dana tersebut. Kami minta semua lembaga tidak sama-sama kaku, karena kalau seperti itu tidak akan ada titik temu, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan Pilkada," ujarnya.

Kapolres Jembrana Ajun Komisaris Besar Harry Hariyadi yang hadir dalam rapat ini mengatakan, pihaknya siap mengamankan Pilkada, namun ada banyak hal yang juga harus diperhitungkan.

Sementara anggota KPU Ketut Gede Tangkas Sudiantara mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan semua instansi, dan berjanji akan memaksimalkan dana Rp11,9 miliar yang diusulkan untuk kebutuhan lembaganya.(GBI)