Jakarta (Antara Bali) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta semua pihak menghormati pilihan Presiden Joko Widodo untuk jabatan kapolri karena itu adalah hak prerogatif presiden.
"Saya rasa kita semua harus menghormati pilihan Presiden Jokowi karena merupakan hak beliau," kata Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto setelah acara perayaan HUT PDIP ke-42 di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan secara matang dengan melihat rekam jejak, sisi kepemimpinan, dan kesamaan visi misi sebelum menentukan.
Selain figur, tutur dia, Presiden Jokowi juga menentukan calon kapolri dari perkiraan tantangan keamanan yang akan dihadapi Indonesia ke depan.
"Tentu Presiden Jokowi mempertimbangkan aspek kepemimpinan dan juga pertimbangan-pertimbangan tantangan ke depan sebelum mengajukan," ujar dia.
Tindakan Presiden mengusulkan calon kapolri sebelum waktu berakhirnya masa jabatan Kapolri, dianggap dia sebagai hal biasa jika pemerintahan baru melakukan konsolidasi kekuasaan.
"Penolakan pada jabatan politik wajar, tetapi saya kira setelah melihat kinerjanya pandangan dapat berubah," katanya.
Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman dengan mengirim surat kepada DPR untuk persetujuan pengangkatan Budi menjadi Kapolri.
Dalam surat tertanggal 9 Januari 2014 itu, Presiden Jokowi memandang Budi Gunawan mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri.
Budi Gunawan adalah salah satu senior Akpol angkatan 1983 yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Ia saat ini tengah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Dia pernah diduga memiliki rekening gendut sehingga beberapa pihak meragukan rekam jejaknya. (WDY)
PDIP Minta Pilihan Presiden Dihormati
Sabtu, 10 Januari 2015 21:09 WIB
