Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kantor
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu untuk meminta masukan
terkait permasalahan bangsa, terutama masalah sosial yang mengancam
Indonesia.
"Kami memang meminta masukan dari beberapa kiai, dan dalam hal ini
lebih diperkuat lagi," kata Presiden Jokowi usai bertemu jajaran PBNU.
Presiden Jokowi datang ke Kantor PBNU didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto.
Sementara jajaran PBNU yang menerima kunjungan Presiden antara lain
Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum As'ad Said Ali,
Sekretaris Jenderal Marsudi Syuhud, Bendahara Umum Bina Suhendra, Rais
Syuriyah KH Masdar Farid Mas'udi, dan Katib Syuriyah Mujib Qulyubi.
Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menjelaskan dalam pertemuan itu
Presiden ingin mengetahui pandangan PBNU mengenai hukuman mati, narkoba,
radikalisme dan ekstremisme.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengapresiasi ketegasan Presiden
Jokowi dalam kebijakan menolak grasi terpidana kasus kejahatan berat.
"Pak Jokowi sangat tegas, kami mendukung kebijakannya," kata Said Aqil.
Ia menambahkan, Al Quran menjelaskan bahwa pelaku kejahatan yang
merusak tatanan kehidupan di muka Bumi layak dihukum gantung (mati),
disalib, dipotong kedua tangan dan kakinya, dan dibuang.
"Ini bukan pertama kali kami bersuara keras mendukung hukuman berat
untuk terpidana kejahatan, khususnya pengedar dan pemilik pabrik
narkoba. Dulu ketika ramai ada grasi ke (Schapelle) Corby, kami juga
lantang menentang," kata Said Aqil.
PBNU juga mendukung upaya pemerintah dalam memberantas ekstremisme
dan radikalisme, apalagi mengingat semakin meluasnya jejaring kelompok
Negara Islam (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) di Indonesia.
Hanya, menurut Said Aqil, sebagai organisasi masyarakat, NU tidak
mungkin turun tangan memberantas langsung kelompok ekstrem tersebut.
"Itu tugas polisi, tugas pemerintah. Kalau radikalismenya, bagaimana
menjadikan masyarakat tidak radikal, kami ikut memiliki tanggung jawab
dan kami siap terlibat melakukannya," kata Said Aqil. (WDY)
Presiden Jokowi Minta Masukan PBNU
Rabu, 24 Desember 2014 20:07 WIB