Denpasar (Antara Bali) - Jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali mengeluhkan keterlambatan pendistribusian buku pelajaran Kurikulum 2013 yang hingga saat ini masih belum diterima oleh berbagai sekolah di Pulau Dewata.
"Masih ada sekolah-sekolah yang belum mmenerima, padahal saat ini sudah akhir 2014. Seharusnya buku itu harus diterima pada Juni lalu," kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani saat menyampaikan laporan pada kunjungan Komisi X DPR-RI, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, tidak hanya buku pelajaran yang belum diterima, tetapi juga buku pedoman untuk para guru. Bahkan justru pihaknya dan sekolah-sekolah diminta untuk memberi penjelasan oleh pihak Kejaksaan karena buku belum diterima, sedangkan dananya sudah didistribusikan ke rekening pada Juli 2014.
"Masalahnya lagi, saat ini sudah mendekati batas akhir pengembalian ke kas negara, padahal buku belum diterima. Kami berharap ke depan sekolah itu hanya diberikan tanggung jawab untuk mendistribusikan buku saja, dan jangan menyangkut uangnya," ujarnya.
TIA menambahkan, demikian juga dengan buku kurikulum 2013 untuk semester genap belum diterima, padahal saat ini sudah akhir semester ganjil. Persoalan lainnya, pelatihan pada para guru semestinya bisa lebih mendalam.
Sementara itu keluhan tidak jauh beda disampaikan oleh Kepala SMAN 4 Denpasar Dr I Wayan Rika yang berpandangan lahirnya Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan.
Rika mencontohkan dalam kesempatan sosialisasi Kurikulum 2013 oleh pihak kementerian, sering disebutkan kurikulum tersebut akan mengubah paradigma dari guru yang terfokus persoalan administrasi menjadi bisa lebih kreatif.
"Namun kenyataannya administrasi yang harus diselesaikan juga banyak, sistem penilaian tidak jelas, dan hampir seluruh kurikulum tidak jalan. Di Denpasar yang merupakan kota besar saja tidak jalan, bayangkan bagi daerah-daerah di ujung sana," katanya.
Belum lagi, tambah Rika, sosialisasi kurikulum tersebut pada guru juga tidak efektif dan efisien. Terutama pada bulan-bulan September, Oktober, dan November, para guru habis mengikuti pelatihan sehingga menjadikan pihak sekolah terkesan mengingkari usaha peningkatan mutu pendidikan.
Sedangkan anggota Komisi X DPR Hj Popong Otje Djunjunan mengatakan dengan kunjungan kerja tersebut menjadi bahan yang lebih konkret bagi pihaknya untuk menyampaikan kekurangan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada pemerintah pusat. "Kami pasti akan menyampaikan dan akan berusaha untuk mencarikan solusi," ucapnya.
Pandangan senada dikemukakan oleh Jefirstson R Riwu Kore, anggota Komisi X lainnya yang mengatakan bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 memang terkesan dipaksakan padahal buku dan pelatihan guru belum disiapkan dengan matang.
"Kami sebelumnya saat pembahasan sudah mengusulkan supaya buku-buku dicetak di daerah sehingga ekonomi di daerah juga berkembang," kata Riwu Kore.
Pada kesempatan itu juga dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bali terkait, perwakilan kepala sekolah, dewan pendidikan dan undangan lainnya. (WDY)
