Pemerintah Sederhanakan Izin Cruise dan Yacht

Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah segera menyederhanakan perizinan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) sebagai salah satu program prioritas pariwisata yang terkait dengan wisata bahari dan kemaritiman.

Untuk kepentingan itu, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo menggelar rapat bersama Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kementerian Pariwisata Jakarta, Rabu.

"Kali ini kita membahas program prioritas pariwisata termasuk apa yang menjadi peluang, kendala, dan upaya pemecahan masalah di antaranya dengan penyerderhanaan perizinan kapal pesiar (cruise) dan  kapal layar (yacht) hal ini terkait dengan wisata bahari dan kemaritiman," kata Indroyono.

Rapat itu juga membahas sejumlah agenda penting yang menjadi prioritas bidang pariwisata yang lain, termasuk mendorong upaya pembebasan visa ke sejumlah negara.

Sebelumnya Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga menggelar rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas program prioritas di masing-masing kementerian teknis pariwisata, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya meneral, serta perhubungan.

"Prioritas di bidang pariwisata, antara lain meningkatkan promosi agar pariwisata Indonesia lebih dikenal luas terutama dalam tiga hal berkaitan dengan `culture` (kebudayaan), `nature`  tentang alam, dan `hospitality`," kata Indroyono.

Menpar Arief Yahya dalam paparannya melaporkan kondisi pariwisata saat ini atau pada 2014 secara makro bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 4,2 persen, devisa yang dihasilkan mencapai Rp120 triliun, dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 8,7 juta orang.

Kondisi mikro, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak sembilan juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) 250 juta wisnus.

Untuk daya saing, pariwisata Indonesia menurut WEF (World Economic Forum) berada di ranking 70 dunia. Kondisi itu, dalam lima tahun ke depan atau 2019 akan ditingkatkan menjadi dua kali lipat.  

Kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan menjadi delapan persen pada 2019, devisa yang dihasilkan sebesar Rp240 triliun, serta menciptakan 13 juta lapangan kerja.

Selain itu, target kunjungan wisman akan menjadi 20 juta wisman dan wisnus naik menjadi 275 juta orang, serta daya saing pariwisata Indonesia akan meningkat berada di ranking 30 besar dunia.

Ia menjelaskan "nature" dikembangkan dengan produk wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan, sedangkan "culture" dikembangkan dalam wisata "heritage" dan religi, wisata kuliner dan belanja, serta wisata kota dan desa. 

Selain itu, katanya, dikembangkan wisata MICE dan Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpatu (integreted resort) .

Menurut data Pusdatin Kemenpar yang diambil dari hasil survei PES (passenger exit survey) 2013, ada lima besar produk wisata sebagai kontributor kunjungan wisman, yakni wisman yang melakukan wisata belanja dan kuliner (80 persen), wisata religi dan "heritage" (80 persen), wisata bahari (35 persen), wisata MICE (25 persen), dan wisata olah raga (5 persen).

"Dengan semakin mudahnya aksesibilitas dan konektivitas ke depan kontribusi wisata bahari dalam menarik kunjungan wisman ke Indonesia akan meningkat," kata Arief Yahya.

Melalui penyederhanaan perizinan kapal layar (yacht) yang diiimplementasikan dalam CAIT (Clearance Approval to Indonesian Territory) lewat "online one stop service" misalnya, diharapkan jumlah kunjungan kapal yacht ke perairan Indonesia akan meningkat signifikan. Bila saat ini hanya sektiar 750 yacht menjadi 1.500 yacht.

Pada kesempatan itu, Menpar Arief Yahya menyampaikan kendala yang dihadapi pariwisata Indonesia, di antaranya infrastruktur pariwisata, infrastrutur ICT, aksesibilitas (conectivity, seat capacity dan direct flight) serta regulasi di antaranya masalah  visa.

"Kita merencanakan jumlah  fasilitas bebas visa kepada wisman akan kita tingkatkan. Saat ini Indonesia memberikan fasilitas bebas visa kepada 15 negara, sedangkan Thailand sebanyak 56 negara dan Malaysia sebanyak 164 negara," kata Menpar Arief Yahya. (WDY)