Jakarta (Antara Bali) - Duabelas pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak dua kubu yang tidak harmonis
di PPP bersatu kembali atau islah.
Bila keinginan tersebut tidak
dipenuhi, 12 DPW itu akan memboikot dan tidak akan menghadiri muktamar
yang digelar baik oleh Suryadharma Ali (SDA) maupun Romahurmuziy.
"Kita bukan memihak SDA ataupun Romi, tapi pada konstitusi," kata
Zulhaidir Ketua DPW PPP Papua Barat di Hotel Ibis Menteng, Jalan Cikini
Raya, Jakarta Pusat, Minggu.
Keduabelas DPW itu meliputi DPW Jateng, DIY, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTB, Bali, Sumatra Barat, Sumatra
Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.
"Kami sudah berikrar berpihak pada konstitusi PPP dan sudah merumuskan sikap," kata Zul.
Sikap
tersebut, lanjutnya, adalah mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah
Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014.
"Kami juga meminta kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghormati
keputusan Mahkamah Partai," sebut dia.
Selain itu, ke-12 DPW akan meminta Mabes Polri dan Kemenkumham untuk tak
memberikan izin pelaksanaan Muktamar serta penolakan pengurus hasil
muktamar.
"Meminta Mabes Polri tidak mengeluarkan izin muktamar
yang diselenggarakan pihak bersengketa. Dan meminta Kemenkumham untuk
menolak permohonan pengesahan pengurus DPP hasil muktamar yang tidak
sesuai dengan putusan Mahkamah Partai," tutupnya
Zul. (WDY)
12 DPW PPP Ancam Boikot Jika SDA-Romi Tak Islah
Minggu, 12 Oktober 2014 20:38 WIB