Jakarta (Antara Bali) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan rakyat
Indonesia dapat menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan
kepentingan rakyat terkait dengan keputusan sidang Peripurna DPR RI yang
menetapkan Undang-Undang Pilkada untuk memilih kepala daerah melalui
DPRD.
"Pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan
tertinggi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Untuk itu dengan
mengembalikan kedaulatan untuk memilih kepala daerah kepada DPRD
merupakan langkah yang mencederai demokrasi," kata Wiranto dalam
keterangan tertulisnya, Jumat.
Wiranto juga menyesalkan sikap
dari Fraksi Demokrat yang memilih untuk Walkout dalam persidangan
semalam, padahal Fraksi Partai Hanura telah menyatakan mendukung
sepenuhnya usulan yang dilontarkan oleh Fraksi Demokrat.
Menurut
Wiranto dengan aksi tersebut rakyat Indonesia dipertontonkan partai
mana saja yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kedaulatan rakyat
dan mana yang hanya melakukan manuver hanya untuk pencitraan semata,
yang seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat, namun faktanya ikut
andil dalam ditetapkannya Undang-Undang Pilkada melalui DPRD.
Sementara
itu Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menyatakan bahwa dengan aksi
walkout yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat, jelas menunjukkan sikap
bahwa sebenarnya Fraksi Demokrat tidak mendukung pemilihan langsung oleh
rakyat.
"Karena dalam kalkulasi awal sangat jelas tergambar,
apabila tidak didukung oleh Fraksi Demokrat, maka koalisi PDIP, Partai
Hanura dan PKB pasti kalah apabila dilakukan voting, pada saat lobi
antarfraksi kami sudah sangat jelas mendukung usulan dari Fraksi
Demokrat yang memasukkan 10 persyaratan untuk disetujuinya Undang-Undang
Pilkada langsung oleh rakyat," ujarnya.
Saleh Husin membantah
bahwa tidak benar jika dinyatakan bahwa usulan Fraksi Demokrat tidak
mendapatkan dukungan dari seluruh partai, bahkan dalam pandangan Fraksi
Hanura, seusai Fraksi Demokrat menyampaikan pandangannya, secara tegas
Fraksi Hanura menyetujui seluruh usulan yang diajukan oleh Fraksi
Demokrat tersebut.
"Namun kami sangat kecewa ketika akhirnya
Fraksi Demokrat memilih untuk walkout, yang secara perhitungan sudah
dapat dipastikan bahwa Fraksi-Fraksi yang menolak Pilkada langsung pasti
kalah," ujarnya.
Sementara itu Anggota Panja RUU Pilkada dari
Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani, juga menyesalkan sikap Fraksi Demokrat
yang dinilainya ambigu, disatu sisi katanya memperjuangkan kepentingan
rakyat, namun disisi lain melakukan tindakan nyata yang pada akhirnya
justru merampas kedaulatan rakyat.
"Saya benar-benar kecewa dengan sikap Fraksi Demokrat," katanya.
Sebagaimana
diketahui Rapat Paripurna DPR RI melalui voting, menetapkan
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dengan komposisi
suara 226 yang menerima 135 yang menolak. Pada saat terakhir Fraksi
Demokrat melakukan walkout karena menilai usulannya tidak diakomodasi
oleh rapat paripurna. (WDY)
Wiranto: Rakyat Bisa Menilai Siapa Perjuangkan Rakyat
Sabtu, 27 September 2014 6:44 WIB