Yogyakarta (Antara Bali) - Indonesia membutuhkan investasi yang besar
untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur, kata
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto.
"Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur dua hingga
tiga kali lipat dari saat ini," katanya dalam sambutan yang dibacakan
Plh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rahayu Puspa Sari di Yogyakarta,
Kamis.
Pada diskusi "Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah",
ia mengatakan studi McKinsey yang baru dilakukan menunjukkan bahwa
dalam periode 2015-2025, Indonesia perlu mendongkrak investasi
infrastruktur 2-3 kali lipat dari saat ini yang hanya sekitar Rp200
triliun per tahun.
"Indonesia perlu mendongkrak investasi minimal sebesar Rp400
triliun per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6
persen," katanya.
Dengan melihat keterbatasan pendanaan dari APBN/APBD, kata dia,
partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
menjadi penting, bukan hanya untuk menutupi kekurangan pendanaan
pemerintah tetapi juga untuk efisiensi pembangunan dan pengelolaan
proyek infrastruktur.
Menurut dia, menyadari pentingnya proyek infrstsruktur KPS di
Indonesia, pemerintah telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (PII) yang bertugas memberikan penjaminan agar proyek
infrastruktur dapat segera terwujud dan risikonya terkelola.
"Penjaminan oleh PT PII akan mendorong pihak swasta tertarik berinvestasi dalam bidang infrastruktur," katanya.
Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly mengatakan dengan didukung
pendanaan APBN maupun sumber lain jika diperlukan, PT PII dapat
mendukung pemerintah daerah mulai dari proses penyiapan, pelelangan
hingga pemantauan proyek selama masa penjaminan.
Dengan layanan PT PII yang terintegrasi tersebut, kata dia,
pemerintah daerah bisa mendapatkan proyek KPS melalui proses yang
transparan dan akuntabel.
"Proyek infrastruktur daerah yang dapat dibantu saat ini adalah sektor air, transportasi, dan pengelolaan sampah," katanya.
Diskusi yang diselenggarakan Kemkeu dan PT PII itu diikuti perwakilan dari 15 pemerintah daerah. (WDY)
Investasi Besar Dibutuhkan untuk Kejar Infrastruktur
Jumat, 19 September 2014 6:05 WIB