Walhi Minta Sistem Hutan Kerakyatan Kembali Diterapkan

Seorang warga membawa bibit pohon untuk ditanam dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi bekas perambahan hutan di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Desa Bunga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/wdy/14)

Hutan akan aman apabila dijaga oleh rakyat itu sendiri, tapi sebaliknya apabila diserahkan ke perusahaan maka yang terjadi kebakaran hutan di mana-mana,"

Jakarta (Antara Bali) - Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan sistem hutan kerakyatan harus kembali diterapkan supaya masyarakat punya tanggung jawab dalam menjaga hutan.

"Saat ini sistem hutan kerakyatan hampir tidak ada lagi dan kebanyakan diambil alih oleh perusahan dengan izin pemerintah setempat," kata Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi Zenzi Suhadi di Jakarta, Sabtu.

Penerapan sistem hutan kerakyatan, menurut dia, memungkinkan masyarakat ikut menjaga dan melestarikan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Ia mengatakan, pemerintah harus mendukung penerapan sistem tersebut dengan mengembalikan hutan kepada rakyat serta memberikan bantuan agar rakyat bisa mengelola perkebunan di dekat hutan tempat mereka tinggal.

"Hutan akan aman apabila dijaga oleh rakyat itu sendiri, tapi sebaliknya apabila diserahkan ke perusahaan maka yang terjadi kebakaran hutan di mana-mana," katanya.

Kebakaran hutan, menurut dia, akan terus terjadi apabila pemerintah memutuskan akses masyarakat untuk menjaga hutan dengan tidak memberikan lahan untuk berkebun.

"Kami akan terus mendorong sistem tersebut agar tidak hilang dan rasa tanggung jawab rakyat untuk menjaga hutan akan tetap ada sampai kapanpun," katanya. (WDY)