Setwapres Ingatkan TPID Bali Harus Untungkan Masyarakat

Denpasar (Antara Bali) - Kepala Bidang Analisis Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden Dr Tuty Mariani mengingatkan jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota harus berperan memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat.

"TPID harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat luas dapat merasakan keberadaannya benar-benar ada di tengah mereka," katanya pada Rapat Koordinasi TPID, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, jangan sampai gaung TPID untuk menekan inflasi hanya dirasakan oleh sedikit orang dan pemerintah daerah. Padahal lewat peran TPID, kompetisi harga di pasaran akan dapat terfilter dan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui harga-harga komoditas strategis.

Di sisi lain, Tuty melihat di Bali sangat diperlukan sistem resi gudang sebagai upaya menjaga agar harga di tingkat petani tidak anjlok. "Itu menjadi PR dan saya kira harus bisa," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, Bali sebagai daerah pariwisata sesungguhnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat juga aman ketika membutuhkan pangan dan juga membawa pendapatan dari sektor pariwisata dengan dapat menyajikan makanan yang diperlukan dari sektor pariwisata.

"Potensi UMKM juga harus dikembangkan karena menjadi urat nadinya masyarakat sehingga bukan hanya pemodal besar yang mendapat manfaat, tetapi masyarakat kebanyakan, dengan demikian angka kemiskinan dan pengangguran bisa terkurangi," ucap Tuty.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Gede Suarjana mengatakan, pihaknya juga sudah menggugah pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk TPID. Di samping sudah terbentuk pula sistem informasi harga komoditas strategis (Sigadis) yang sudah terinstal berbasis website dan telepon seluler, serta sudah dipasang LED TV di pasar tradisional.

Pada Sigadis itu informasi harga sudah dirangkum baik di tingkat konsumen akhir dari pasar-pasar tradisional dan modern serta di tingkat produsen.

"Selain itu, sebagai upaya menekan inflasi, kami juga rutin melakukan monitoring ke pasar-pasar untuk mengetahui kondisi harga-harga sekaligus melihat ketahanan pangan," ujarnya.

Suarjana menambahkan kebutuhan pangan di Bali cukup tinggi karena tidak hanya memenuhi kebutuhan penduduk lokal sekitar 4,2 juta jiwa, namun juga untuk wisatawan mancanegara sekitar tiga juta jiwa pertahun dan wisatawa domestik yang rata-rata delapan juta jiwa setiap tahunnya.

Pada rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Bank Indonesia, Ketua BPS Provinsi Bali, TPID kabupaten/kota, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, perwakilan Bulog dan beberapa pemangku kepentingan terkait. (WDY)