Manado (Antara Bali) - Peningkatan iklim investasi dan daya saing daerah
atau regional diyakini dapat menjadi modal peningkatan ekonomi secara
nasional, kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo seusai rapat
koordinasi BI bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat koordinasi tersebut menelaah berbagai respons kebijakan baik
jangka menengah maupun jangka panjang, khususnya terkait peningkatan
daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur dan
pengembangan pembangunan berwawasan maritim, termasuk penguatan
lingkungan pendukung (enabling environment) di Kawasan Timur Indonesia
(KTI), kata Gubernur Bank Indonesia (BI) di Manado, Senin.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Mahendra Siregar, Gubernur Sulawesi
Utara Sinyo Harry Sarundajang mewakili Asosiasi Pemerintahan Provinsi
Seluruh Indonesia (APPSI), Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mewakili
Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Bupati Kutai
Timur Isran Noor mewakili Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI) .
"Kami membahas kelanjutan agenda reformasi struktural dalam rangka
percepatan pembangunan ekonomi regional dan telah menghasilkan sejumlah
komitmen yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dan Bank
Indonesia, tetapi juga Pemerintah Daerah. Implementasi dari komitmen ini
akan menjadi kunci bagi percepatan pembangunan ekonomi regional ke
depan," jelas Agus.
Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI menyepakati
sejumlah langkah strategis dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor
manufaktur. Pemerintah Pusat berkomitmen untuk menyediakan dukungan
kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi. Dukungan
kebijakan tersebut, antara lain, berupa penyederhanaan perizinan
investasi, peningkatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penyediaan
insentif untuk mendorong peningkatan investasi, dan terus memperkuat
upaya pencegahan korupsi baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Pusat akan mengembangkan strategi
investasi nasional-daerah yang terintegrasi guna mendorong sektor
manufaktur. Pemerintah daerah juga akan mendukung melalui perbaikan
birokrasi dan perizinan, termasuk sinkronisasi peraturan dan penerapan
e-Government dalam menghadapi penerapan komunitas ekonomi ASEAN.
Di sisi lain, BI akan terus berupaya menciptakan lingkungan makro
yang stabil (inflasi dan defisit transaksi berjalan yang rendah) melalui
bauran kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem
pembayaran serta mendukung berjalannya fungsi koordinasi moneter,
fiskal, dan sektor riil melalui kantor-kantor perwakilan BI di daerah
dengan melibatkan stakeholders yang lebih luas.
Langkah tersebut menurut Gubernur BI ditempuh di antaranya dengan
mendukung pelaksanaan program TPID dan melanjutkan pengembangan
klaster-klaster percontohan untuk mendukung pengendalian inflasi, serta
mendorong pengembangan regional "investor relation unit" (RIRU). BI juga
berkomitmen untuk memperkuat peran "advisory" kepada pemerintah daerah
dengan dukungan kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) serta
analisis daya saing daerah. (WDY)
BI Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah
Selasa, 12 Agustus 2014 7:03 WIB