Denpasar (Antara Bali) - Dewan Pers menyarankan para pemilik dan pimpinan media agar dapat mengelola bisnis secara sehat sebagai upaya untuk turut membangun pers yang berkualitas.
"Kita tidak bisa berbicara pers yang berkualitas dan sehat, ketika bisnis medianya tidak dikelola dengan sehat," kata anggota Dewan Pers, I Made Ray Karuna Wijaya saat menjadi pembicara pada diskusi grup terfokus (FGD) dengan tema "Masyarakat Cerdas, Pers Berkualitas" di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, dengan pengelolaan bisnis media yang sehat, maka dapat menjamin kesejahteraan para jurnalis dan pekerja media lain di dalamnya. Dengan kesejahteraan yang terjamin itulah kompetensi jurnalis dapat terjaga.
"Selain itu, di tangan jurnalis yang kompeten, media juga bisa menjadi berkualitas, baik secara bisnis maupun dari sisi jurnalistiknya," ucapnya pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas Pemprov Bali itu.
Ray Wijaya mengingatkan pengelola media juga harus terus membangun kompetensi jurnalis setinggi-tingginya melalui berbagai pelatihan, selain menjamin kesejahteraannya. Dan yang tidak kalah penting untuk membangun pers berkualitas itu diperlukan komitmen moral, intelektual, dan sosial dari kalangan jurnalis sendiri dan pemilik media.
Sementara itu, pengamat media dan politik I Gusti Putu Artha menekankan bahwa sesungguhnya publik berhak memperoleh informasi yang jernih dari media. Hanya saja, realitasnya selama ini ruang publik masih banyak dijejali dengan informasi yang "kotor" karena terkait dengan kepentingan bisnisnya.
Mantan anggota KPU itupun mengatakan harus dipikirkan upaya pembatasan yang jelas terkait persyaratan untuk membuat media cetak maupun media elektronik.
"Misalnya harus diperhitungkan juga mampukah media itu nanti menjamin kesejahteraan wartawannya? Kalau tidak bisa menjamin, pers yang sehat pun bisa menjadi tergerus tidak sehat. Selain itu yang menjadi jurnalis harus memiliki sertifikasi sehingga bisa diperlakukan sama dengan profesi lainnya seperti dokter dan guru," ucap mantan jurnalis media terbesar di Bali itu.
Di sisi lain, tambah Artha, media yang ada sekarang juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalisme dan liberalisme sehingga ke depan para wakil rakyat perlu membuat beberapa regulasi supaya ruang publik tidak digunakan seenaknya saja demi kepentingan tertentu dari pemilik media.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Ketut Teneng mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun kebersamaan pandangan dan pemahaman tentang kondisi pers saat ini, untuk selanjutnya dirumuskan program dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas.
"Iklim kebebasan pers tidak boleh diterjemahkan tanpa batas, namun harus tetap memperhatikan pemberitaan yang independen, netral, dan proporsional. Kegiatan ini menjadi penting untuk semua pemangku kepentingan untuk masyarakat cerdas di tengah beragamnya media yang ada," ujarnya.
Di sisi lain, Teneng mengharapkan pers mampu merangkul elemen masyarakat untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan dan jangan hanya menyuarakan hal-hal yang mengundang polemik.
FGD tersebut diikuti oleh pimpinan redaksi berbagai media di Bali, perwakilan sekolah dan kampus, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, perwakilan AJI dan PWI serta undangan lainnya. (WDY)
