Malang (Antara Bali) - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan Indonesia akan
bebas dari kawasan kumuh pada 2019 karena layanan infrastruktur, baik
akses rumah layak huni, ketersediaan air bersih, maupun sanitasi terus
membaik.
"Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kawasan kumuh itu
memang dibutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan
rupiah," kata Djoko Kirmanto di sela-sela meresmikan pembangunan
infrastruktur bidang cipta karya Provinsi Jatim di Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Selasa.
Pembangunan untuk peningkatan
infrastruktur menuju Indonesia bebas kawasan kumuh pada 2019 itu,
katanya, mencapai ratusan triliun rupiah. Pembangunan akses ketersediaan
air minum saja mencapai Rp274 triliun dan sanitasi Rp385 triliun selama
kurun waktu 2015-2019.
Ia mengemukakan, keberadaan kawasan kumuh di Indonesia dari tahun
ke tahun mengalami penurunan, pada 2013 turun sekitar 12 persen dan
tahun 2019 ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Tanah Air.
Lebih lanjut, Djoko berharap, penganggaran dana untuk mewujudkan
Indonesia bebas kawasan kumuh itu ditanggung bersama-sama antara
pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, para pemangku jabatan, serta
instansi swasta dan masyarakat secara luas.
Menurut dia, ada tiga kawasan yang akan menjadi fokus pembangunan
infrastruktur demi terwujudnya Indonesia bebas kawasan kumuh, yakni
wilayah yang standar layanan air minumnya minim, daerah rawan bencana
serta daerah tertinggal.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah juga sedang gencar membangun rumah
susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai tempat. Di Jatim saja ada 15
bangunan twin block yang dibangun selama kurun waktu 2010-2013 dengan dana sebesar Rp323,4 miliar, termasuk infrastruktur lainnya.
"Dulu banyak kota dan kabupaten yang minta agar di daerahnya
dibangun rusunawa, namun setelah dibangun malah tidak dimaksimalkan
pemanfaatannya. Saya berharap tidak ada kamar di rusunawa yang kosong
dan pengelolaannya juga harus ditangani oleh profesional," tegasnya.
Menyinggung capaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs)
pada 2015, Djoko Kirmanto mengatakan harus terpenuhi. Dan, saat ini
capaian ketersediaan layanan air minum yang ditetapkan 68,8 persen, pada
akhir 2013 terealisasi 63 persen, sedangkan prasarana sanitasi yang
ditetapkan 62 persen, tercapai 59 persen lebih.
"Kami optimistis akan mampu mencapai sasaran MDGs tersebut.
Pemerintah memiliki visi untuk meningkatkan capaian infrastruktur
permukiman, yakni memberikan akses air minum layak 100 persen,
mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 persen dan memberikan akses sanitasi
layak 100 persen pada 2019," tegasnya. (WDY)
Menteri PU Sebut Indonesia Bebas Kawasan Kumuh 2019
Selasa, 20 Mei 2014 21:33 WIB
