Bupati Badung Janji Perbaiki Fasilitas Umum

Surabaya (Antara Bali) - Bupati Badung Anak Agung Gde Agung berjanji memperbaiki fasilitas umum yang sudah rusak walaupun menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat.

 "Mungkin nanti saya akan meniru Pemkot Surbaya yang sudah banyak melakukan perubahan untuk kemajuan kotanya tanpa memperhatikan kawasan kerusakan itu menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim atau pusat," katanya seusai melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Surabaya, Selasa.

 Menurut dia, dengan adanya gebrakan dari Pemkot Surabaya untuk membenahi fasilitas umum akan memberikan kemajuan dan pengembangan kawasan perkotaan tersebut.

 Terbukti dengan upaya dan kerja keras yang dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini bersama jajaran pemerintahan dan masyarakat setempat telah banyak memajukan kawasan perkotaan sehingga mampu meraih penghargaan di tingkat nasional dan internasional.

 Namun, Gde Agung mengaku belum bisa merealisasikan rencana pembenahan tersebut pada anggaran perubahan. "Kami akan bahas dan mungkin bisa direalisasikan pada program kerja 2015," ujarnya.

 Dia mengakui ada beberapa fasilitas pelayanan publik yang mengalami kerusakan di kabupaten terkaya di Pulau Dewata itu yang menjadi tanggungjawab Pemprov Bali dan belum ada penanganan hingga saat ini.

 "Dengan kunjungan ini saya bisa mengambil kesimpulan untuk melakukan perubahan di Kabupaten Badung," ujarnya.

 Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengakui semua penghargaan yang telah diraihnya tidak terlepas dari dukungan dan kerja satuan kerja perangkat daerah bersama masyarakat setempat.

 "Kami berusaha tanggap dengan kondisi fasilitas pelayanan publik. Jika ada kerusahakan kami segera melakukan pembenahan tanpa memperhatikan itu menjadi tanggung jawab pemprov atau pusat," ujarnya.

 Terkait dengan perbaikan pelayanan publik tersebut, pihaknya berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keungan agar tidak menjadi temuan dan penyalahgunaan anggaran.

 Menurut dia, dari hasil konsultasi tersebut tidak terjadi permasalahan dan bahkan diberikan izin oleh BPK untuk melakukan pembenahan. (WDY)