Pemprov Bali Prioritaskan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali masih memprioritaskan program untuk peningkatan kesejahteraan rakyat pada rencana pembangunan 2015 sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih banyak penduduk miskin di Pulau Dewata itu.

"Jangan bikin rencana yang tidak ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan sudah rendah, tidak boleh puas dengan hal itu karena baru merupakan hitungan makro. Hitungan mikronya kita masih ketemu dengan orang-orang yang benar-benar sangat miskin," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Bali di Denpasar, Selasa.

Ia mengingatkan setiap rupiah uang yang dikeluarkan untuk pembangunan itu harus efektif, efisien, dan ternyata selama ini menurut Badan Pusat Statistik "reduksi shortfall" peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bali itu bagus menempati peringkat pertama.

"Pemanfaatan uang kita yang betul-betul efektif itu harus diteruskan," ucapnya sembari menyebutkan memang IPM Bali pada 2012 sebesar 73,49 persen berada pada peringkat 14 secara nasional.

Pastika mengajak jajarannya jangan berpuas dulu dengan angka "reduksi shortfall" yang sudah menempati peringkat nomor satu karena hal itu baru merupakan hitung-hitungan makro.

Ia mencontohkan, pendapatan perkapita penduduk Bali saat ini sekitar Rp23 juta per tahun, artinya masing-masing orang memiliki pendapatan sekitar Rp1,9 juta per bulan.

"Coba dihitung dengan keluarga di rumah apa benar sudah segitu, karena nyatanya masih banyak yang mendapatkan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Di desa-desa, itupun dengan penghasilan Rp1 juta untuk menafkahi empat anggota keluarga," ucapnya.

Menurut dia, kalau memang ingin seluruh rakyat benar-benar sejahtera maka harus menggunakan hitungan mikro sehingga angka-angka tersebut menjadi angka-angka riil untuk setiap penduduk.

Sementara itu, Ketua Panitia Musrenbang, I Ketut Wija yang juga Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyelaraskan, mempertajam dari program-program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Akhir dari musrenbang ini diharapkan menghasilkan berita acara kesepakatan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Musrenbang yang diikuti oleh semua kabupaten/kota se-Bali, Badan dan Dinas di lingkungan Pemprov Bali dan para pemangku kepentingan terkait ini akan berlangsung selama tiga hari dari 25 -27 Maret 2014.

Dalam acara pembukaan ini, peserta juga mendapat pengarahan dari staf ahli SDM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, pengarahan dari Direktur Pajak dan Retribusi Daerah Rukijo dan pengarahan dari Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Wijoyo Niti Prasojo. (WDY)