Komnas HAM Pantau Pelaksanaan Pemilu di Bali

Denpasar (Antara Bali) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memantau tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Bali untuk memastikan semua masyarakat di Pulau Dewata yang mempunyai hak pilih dapat ikut serta dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Kami mempunyai mandat berdasarkan undang-undang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan jalannya pemilu yang bebas, tidak ada intimidasi, pemaksaan dan tidak ada mobilisasi dengan cara tidak benar dan tidak jujur serta tidak ada kecurangan. Kami melakukan pemantauan pemilu pada 21 provinsi di Indonesia, termasuk Bali," kata Wakil Ketua Komnas HAM, M Imdadun Rahmat dalam kunjungannya di Denpasar, Rabu.

Selain itu, kunjungannya ke Bali juga untuk memastikan bahwa para pemilih bisa mendapatkan informasi yang memadai untuk dapat menentukan pilihan secara tepat.

"Melalui pemilu hendaknya dapat dipilih pemimpin yang berkualitas, memiliki dedikasi, dapat meyakinkan masyarakat dan menjamin keterwakilan. Lewat pemantauan ini, kami mengawasi apakah KPU sudah melakukan kewajibannya dengan baik serta bagaimana dukungan dari pemerintah daerah dalam konteks penyebaran informasi seluas-luasnya," ucapnya.

Imdadun menambahkan, pihaknya tidak ingin pula jika gara-gara pemilu menimbulkan konflik dan berujung aksi kekerasaan sehingga Komnas HAM juga berkoordinasi dengan kepolisian, Kesbangpol dan Satpol PP.

Di sisi lain, Komnas HAM secara spesifik juga memantau kelompok masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan, seperti mereka yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1965 dan keturunannya.

"Itu banyak sekali yang dulu mengalami stigmatisasi sehingga terkurangi hak politiknya dan itu harus dipulihkan serta harus diperhatikan supaya dipenuhi hak-hak politiknya," ujarnya.

Komnas HAM, ucap dia, pun memperhatikan terpenuhinya hak politik dari kelompok masyarakat yang dipenjara di berbagai lapas di Bali. Padahal walaupun mereka itu ditahan, tetap hak politiknya tidak boleh dianaktirikan.

"Kami harapkan diskriminasi hak pilih pun tidak boleh terjadi pada kelompok masyarakat dengan orientasi seksual yang berbeda seperti kelompok gay, lesbi dan transgender," kata Imdadun. (WDY)