Jakarta (Antara Bali) - Calon presiden dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan pemerataan pendidikan
di Indonesia bisa dilakukan tergantung ada atau tidaknya niat politik
atau "political will".
"Saya kira yang namanya manajemen sistem pendidikan baik di kota, di kabupaten, di provinsi, dan di nasional, itu sama saja. Hanya mau atau tidak melakukan," kata Jokowi saat blusukan di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa.
Hal tersebut
dinyatakan Jokowi terkait dengan besarnya anggaran pendidikan 20 persen
yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi segala komponen kebutuhan
siswa, bukan hanya untuk menggratiskan iuran SPP.
"Saya
kira dengan anggaran pendidikan yang 20 persen hal tersebut bisa
dilakukan, yang kita lihat tadi, baik di SMP maupun di SD, sangat
membutuhkan alat-alat sekolah dan keperluannya, terutama bagi anak-anak
yang tidak mampu," kata Jokowi.
Meringankan biaya
pendidikan di Indonesia, menurut Jokowi bukan melulu soal menggratiskan
SPP, tapi juga memenuhi kebutuhan akan komponen pendidikan lain, seperti
seragam, buku, sepatu, dan lain-lain.
"Kita itu
ngomongnya jangan kelihatan seperti orang yang tidak memahami dunia
pendidikan. Memangnya kalau anak-anak gak punya tas gak punya seragam
mau sekolah gitu? Mana mungkin mau?" katanya.
"Hal-hal sepele seperti itu yang biasanya tidak dilihat di lapangan," katanya.
