Kesbangpol Bali Gelar Diskusi Demokrasi di Denpasar

Denpasar (Antara Bali) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menggelar diskusi tentang demokrasi di Kota Denpasar yang melibatkan tokoh adat, Majelis Madya Desa Pakraman, Parisada Hindu Dharma Indonesia, pengurus desa, dan kelompok pemuda."Dalam tahun politik ini kami ingin memberikan pemahaman berdemokrasi dan mengetahui apa saja permasalahan menjelang pemilu langsung di tingkat bawah masyarakat," kata Kepala Bakesbangpol Provinsi Bali, I Gede Putu Jaya Suarsama di Denpasar, Senin.Dia menerangkan acara tersebut akan dilaksanakan di enam kabupaten lainnya, di antaranya Gianyar, Klungkung dan Karangasem. "Kami menilai ada kerawanan keamanan terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan pasca penyelenggaraan pemilu yang timbul karena politisasi oleh segelintir orang, maka kami mengajak komponen masyarakat mencari solusi dari hal tersebut," ujarnya.Menurut dia, Bali sebagai salah satu tujuan wisata nasional dan internasional keamanan adalah salah satu hal penting jangan sampai penyelenggaraan pemilu menimbulkan konflik sehingga stabilitas terganggu."Jika keamanan terganggu pastinya semua orang akan dirugikan, apalagi masyatkat yang bekerja di sektor pariwisata," katanya.Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Nasional, Anak Agung Ngurah Ketut Suweda menambahkan agar kehidupan berdemokrasi di masyarakat dapat lebih ditingkatkan kualitasnya. Karena Bali sekarang sudah berisi masyarakat dari seluruh Indonesia."Jangan sampai kita hanya keras dengan sesama warga Bali, tapi bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan harmonis dan disiplin dalam mewujudkan keamanan," kata Suweda.Terkait dengan masih banyaknya permasalah adat yang dialami oleh masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu, Suweda memaparkan, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan persoalan seperti di antaranya "Kesepekang" (penghilangan status sebagai warga desa), konflik antar dusun, dan permasalahan waris."Bagi para pembuat peraturan atau "Awig" diperlukan pemahaman agar dapat menciptakan hukum adat yang sesuai dengan perkembangan zaman," katanya. (WDY)