Denpasar (Antara Bali) - Perwakilan partai politik peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Bali, serta berbagai pemangku kepentingan terkait menandatangani kesepakatan bersama Pemilu 2014 yang damai, jujur dan adil, di Denpasar, Senin.
"Kami berharap semoga kesepakatan ini tidak hanya sebagai prasasti, tetapi agar menjadi pedoman dalam bertindak dan menyukseskan pemilu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan itu.
Selain ditandatangani 12 parpol peserta pemilu dan 40 calon anggota DPD, kesepakatan bersama juga ditandatangani Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua Bawaslu Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua MUDP Bali, perwakilan MPAG, Walubi, MUI, FKUB, Komisi Informasi Bali dan beberapa tokoh lainnya.
Ada empat butir kesepakatan yang ditandatangani yakni berisi pernyataan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum dan budaya serta berperilaku santun dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, menjaga persatuan, kesatuan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian masyarakat Bali berdasarkan prinsip "menyama braya, sagalak, sagilik,saguluk, paras-paros sarpanaya, salunglung sabayantaka ngardi Bali shanti lan jagadhita".
Butir yang ketiga, kesepakatan untuk menjunjung tinggi asas langsung umum bersama dan jujur adil dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilu presiden dan wapres 2014. Dan yang terakhir mendukung penyelenggaraan pemilu berintegritas tanpa politik uang dan kampanye hitam sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.
"Pemilu legislatif di samping secara tahapan dapat berjalan dengan baik, kami juga berharap adanya peningkatan kualitas dari sisi penyelenggaraan," ujar Raka Sandi.
Pihaknya berpandangan titik rawan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pemilu terletak saat pelaksanaan kampanye, apalagi bertepatan dengan Nyepi, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengharapkan supaya kesepakatan ini tidak berhenti sampai penandatanganan, namun diperlukan tekad dan tanggung jawab semua pihak dalam mengimplementasikan kesepakatan serta menyukseskan Pemilu 2014.
"Pelaksanaan pemilu menyimpan potensi konflik yang tinggi karena pemilu melibatkan banyak pihak dan seluruh unsur masyarakat berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan," katanya.
Hal tersebut, tambah Sudikerta, menjadi tantangan bagi kita semua untuk menjaga citra Bali sebagai daerah yang aman. "Untuk menciptakan daerah yang aman bukanlah tugas yang mudah, namun menuntut komitmen, kerja keras, kewaspadaan dan kebersamaan kita semua," ucapnya.
Pemprov Bali juga memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Bali untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas serta diharapkan kedua lembaga itu dapat bersinergi dalam membangun partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Pada acara itu juga diisi dengan sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) yang baru tentang pemungutan suara, rekapitulasi suara dan penetapan kursi. (LHS)
