Kuta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya satu identitas khusus bagi relawan kemanusiaan yang memudahkan mereka memasuki daerah bencana khususnya di negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
"Kami mengusulkan satu identitas khusus bagi relawan kemanusiaan. Kalau di negara APEC ada bencana, maka mereka mudah untuk masuk. Ini menjadi salah satu pembicaraan dalam pertemuan ini," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi usai pembukaan Forum Pejabat Senior Penanggulangan Bencana (SDMOF) ke-7 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kuta, Kabupaten Badung, Rabu.
Menurut dia, dalam keadaan darurat, tim relawan kemanusiaan kerap diharapkan pada kendala pengurusan dokumen perjalanan serta adanya berbagai pertimbangan negara tujuan, meskipun mereka membawa misi kemanusiaan.
Tak jarang atas pertimbangan negara yang sedang mengalami bencana, tim kemanusiaan baru bisa memasuki suatu kawasan bencana lebih dari dua minggu.
Dia mencontohkan bahwa ketika terjadi bencana gempa bumi di Haiti, tim relawan kemanusiaan baru bisa memasuki negara di Amerika Selatan itu satu minggu setelah terjadi bencana, belum lagi menjangkau lukas bencana yang juga terkendala rusaknya infrastruktur pascagempa. (DWA)
