Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan Ikatan Peneliti Pemerintah Indonesia (IPPI) yang baru dilantik di provinsi itu dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan demokrasi dan pemerintahan di Pulau Dewata.
"Keberadaan IPPI saya kira penting sekali. Memang lembaga survei banyak, tetapi banyak yang tidak memahami roh dari pemerintahan dan spiritnya sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya harus dilakukan," kata Pastika saat menyampaikan sambutan pada acara pelantikan pengurus IPPI Bali di Denpasar, Kamis.
Pengurus IPPI Bali dilantik oleh Ketua IPPI Pusat Hadi Supratikta. Pengurus IPPI Bali mayoritas berasal dari akademisi di Universitas Warmadewa, Universitas Udayana, dan Universitas Pendidikan Nasional. Made Suantina dari Fisipol Universitas Warmadewa dipercaya sebagai Ketua IPPI Bali periode 2013-2016.
"Kepada civitas akademika yang telah memotori IPPI, dengan demikian kami bisa menggantungkan diri kepada satu tim peneliti yang kredibel khususnya dari aspek penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempunyai standar yang bisa dipakai dalam menentukan kebijakan," katanya.
Menurut mantan Kapolda Bali ini, dengan adanya IPPI, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan proses pembuatan kebijakan karena dapat memberi masukan yang produktif guna wujudkan tata kelola pemerintahan dan praktik demokrasi yang baik.
"Saya yakin dengan adanya orang-orang yang kredibel, kritis dan punya komitmen tinggi pada IPPI Bali dapat bersinergi pula untuk mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera," katanya.
Pastika pun mengingatkan peneliti Bali tidak boleh bersantai-santai dan harus mempunyai daya saing tinggi karena Indonesia pada 2015 akan menghadapi Komunitas Ekonomi Asean. "Peneliti luar negeri jangan-jangan lebih independen dan berkualitas," ucapnya.
Di sisi lain, para dosen diminta menyiapkan SDM Bali yang berkualitas supaya masyarakat Bali nantinya tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
"Generasi muda Bali juga harus mempunyai disiplin yang tinggi, etos kerja, dan daya tahan terhadap berbagai situasi di tengah kondisi daerah kita yang tidak memiliki sumber daya alam," katanya.
Sementara itu Ketua IPPI Bali Made Suantina mengatakan terbentuknya jajaran pengurus peneliti pemerintahan beranjak dari dua keprihatinan, yakni karena rendahnya porsi penelitian di kalangan perguruan tinggi dan minimnya pemerintah menggunakan data yang valid dalam membuat kebijakan.
"Realitanya banyak penelitian yang berkembang hanya merupakan pesanan dan asal-asalan. Inilah tantangan kami untuk menyiapkan data-data yang valid. Yang akan kami kerjakan dalam waktu dekat termasuk tantangan Pak Gubernur untuk meneliti apakah masyarakat Bali sudah cerdas memilih pemimpin," ujar Suantina. (LHS)
