BPD Bali salurkan kredit Rp25,29 triliun pada triwulan I-2026

Denpasar (ANTARA) -
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menyalurkan kredit Rp25,29 triliun pada triwulan I-2026 atau tumbuh 8,66 persen jika dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai Rp23,3 triliun.

“Kami terus melakukan upaya peningkatan fundamental bisnis, sinergi yang terintegrasi di seluruh lini bisnis untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Sabtu.

Penyaluran kredit didominasi oleh kredit UMKM mencapai 52,09 persen dari total portofolio kredit.

Menurut dia, sektor UMKM menjadi salah satu inti penyaluran kredit melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi mencapai Rp550,9 miliar dan Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp78,41 miliar per Maret 2026.

Selain penyaluran KUR, Bank BPD Bali juga mencatat realisasi debitur naik kelas dari KUR melalui produk kredit usaha untuk sejahtera, unggul dan maju (Kusuma) dengan volume sebesar Rp1,27 triliun.

Rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga pada level rendah yakni 0,84 persen yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko.

Pertumbuhan realisasi kredit juga sejalan dengan penambahan aset yang tumbuh 8,23 persen menjadi Rp42,71 triliun.

Sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp35,46 triliun atau meningkat 5,36 persen secara tahunan.

Sementara itu, rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 71,32 persen, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyalurkan kredit.

Dengan capaian positif itu, ia optimistis bank milik pemerintah daerah di Bali itu bisa naik kelas, masuk ke kelompok bank berdasarkan modal inti (KDMI) II dengan modal inti di atas Rp6 triliun yang ditargetkan pada 2026.

Pencapaian modal inti tersebut ditopang oleh setoran modal dari pemegang saham yang mencapai Rp746 miliar serta dampak dari kinerja keuangan bank yang positif pada triwulan I-2026.

Saat ini, ia mengatakan BPD Bali dalam proses persiapan implementasi sistem pembayaran digital QRIS lintas negara Indonesia-Korea Selatan, setelah sebelumnya sukses di Thailand, Malaysia, Singapura dan Jepang.